Majelis Hakim Dinilai Tak Sungguh Terapkan UU TPKS, KemenPPPA: MA Perlu Sosialisasi

Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menilai bahwa majelis hakim tidak sungguh-sungguh dalam menerapkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Sebab, majelis hakim tidak mengikuti aturan yang telah terkandung dalam pasal UU TPKS tersebut.

"Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini tidak sungguh-sungguh menerapkan Pasal 59 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)," kata Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan KemenPPPA, Margareth Robin Korwa, dalam keterangannya, dikutip Kamis (8/12/2022).

Margareth menjelaskan, dalam sidang putusan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Moch. Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi, majelis hakim menyebutkan dengan jelas identitas korban kekerasan.

“Dalam Pasal 59 ayat 2 disebutkan bahwa hakim harus merahasiakan identitas korban saat membacakan putusan yang terbuka untuk umum," terang dia.

"Namun dalam sidang yang digelar tanggal 17 November 2022, majelis hakim menyebutkan identitas korban," sambungnya.

Baca Juga

Sepanjang 2025, MA Sanksi 220 Hakim dan Aparatur Peradilan, 50 Disanksi Berat

Oleh karena itu, menurut Margareth, Mahkamah Agung perlu lebih luas memasukkan nilai-nilai UU TPKS terkhusus ke majelis hakim.

"Mahkamah Agung perlu mensosialisasikan ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU TPKS kepada hakim yang memeriksa perkara kekerasan seksual," ujar Margareth.

Dia pun menyebut, pihaknya dengan senang hati membantu MA untuk mensosialisasikan UU yang menjadi jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

"KemenPPPA siap membantu MA jika diminta melakukan ini karena mandat KemenPPPA untuk menerapkan UU TPKS,” tandasnya. (rpi/ree)