Kasus Tambang Ilegal Berkaitan dengan Politik Perebutan Kekuasaan atau Balas Dendam Ferdy Sambo?

Bahkan, Susno sepakat dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bahwa pengusutan kasus tambang Ismail Bolong ini perlu melibatkan pihak eksternal untuk membangun kepercayaan publik.

"Bila perlu, apa yang dikatakan Pak Mahfud, bagus kalau misalnya melibatkan pihak luar untuk memeriksa. Karena untuk menambah kepercayaan masyarakat pada Polri. Kalau Polri periksa Polri nanti ada keraguan, apalagi kondisi saat ini. Sudahlah, terbuka saja pihak manapun silahkan. Yang penting, sesuai standar hukum yang berlaku," pungkasnya.

Kasus tambang ilegal mirip dengan kasus Ferdy Sambo

Mantan Kepala Bareskrim Polri, Susno Duadji (tangkapan layar)

Dalam kesempatan yang sama, Susno juga sempat menyebut kasus dugaan gratifikasi atau suap tambang batu bara mantan Anggota Satuan Intelkam Polresta Samarinda, Aiptu (purn) Ismail Bolong lebih besar daripada kasus yang menyeret Ferdy Sambo.

“Ini lebih besar dari Sambo. Segera klarifikasi isu yang sangat menggegerkan kepolisian kita,” kata Susno Duadji

Menurut Susno Duadji, apabila Ismail Bolong memberi klarifikasi karena adanya tekanan, berarti sosok yang menekan itu adalah pelakunya.

Sebab, ia yang memerintahkan. Hal tersebut, menurut Susno,mirip dengan kasus yang menyeret Ferdy Sambo dan kawan-kawan. 

“Kalau seandainya Ismail Bolong mengatakan, saya ditekan, yang menekan itu kena. Berarti pelakunya, pelaku utama yang memerintahkan. Itu otaknya. Kaya kasus Sambo lah, kan Sambo otaknya. Ismail Bolong siapa?” pungkas Susno.

Ia menambahkan, Ismail Bolong tetap menjadi pelaku meskipun nantinya ia disuruh. Sama seperti posisi Bharada E di kasus pembunuhan Brigadir J.

“Ismail Bolong ya pelaku, misalnya Bharada E disuruh. Jadi mirip-mirip ini” jelas dia. (viva/Mzn)