Nazaruddin Dek Gam Usul 2 Jabatan Kejaksaan Aceh Dipegang Orang Muslim, Ini Alasannya

Jakarta - Anggota Komisi III DPR Nazaruddin Dek Gam mengusulkan kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin agar jabatan Kasi Intelijen dan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) di Kejaksaan di Provinsi Aceh dipegang oleh orang Islam.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku menerima usulan tersebut dari tokoh masyarakat Aceh ketika melakukan kunjungan ke Aceh.

"Kenapa? Ada dua kabupaten/kota di Aceh yang Kasi Pidsus atau Kasi Intelnya bukan orang muslim. Di saat mereka masuk untuk memeriksa di masyarakat Islam tersebut, opini yang berkembang di masyarakat akan menjadi sangat liar," kata politikus Dapil Aceh I saat rapat Komisi III bersama Jaksa Agung di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2022).

Menurut dia, hal itu sangat berpengaruh dalam mengusut tindak pidana korupsi di provinsi tersebut.

Beberapa pihak justru menuduh kejaksaan anti pembangunan masjid dan pesantren.

"Karena di Aceh kan ada Dinas Syariat Islam dan Badan Pesantren. Ini sangat kacau, Pak. Di saat jaksa sudah benar menuntaskan korupsi, tapi yang berkembang di masyarakat seakan-akan jaksa anti pembangunan masjid, anti pembangunan pesantren," jelas dia.

Baca Juga

DPR Kritik Praktik Monopoli Penerbangan Domestik, Usul Buka Akses untuk Maskapai Luar Negeri

Padahal, menurut Nazaruddin, pembangunan masjid dan pesantren di Aceh menjadi ladang korupsi terbesar.

"Karena setiap saya reses ke dapil selalu yang dikembangkan begitu. 'Oh pembangunan masjid kita terhenti'. Kenapa? Oh jaksa masuk, gak berani saya, mundur. Gimana gak masuk, memang di situ terjadi korupsi," kata dia.

"Jadi tolong kalau Kasi Intel dan Kasi Pidsus di Aceh yang muslim, Pak. Kasi-kasi yang lain silakan yang non-muslim. Karena di situ berbeda dengan provinsi yang lain," sambung Nazaruddin.

Terkait hal ini, dia mengungkapkan ada Kepala Dinas Syariat Islam yang mundur karena pihak kejaksaan mengusut dugaan kasus korupsi di Aceh.

Sebab, jabatan Kasi Pidsus dan Kasi Intel diisi oleh non-muslim.

"Ada Kepala Dinas Syariat Islam yang sudah mundur Pak gara-gara jaksa masuk situ. Jaksa benar, enggak ada yang salah. Tapi kan opini bola liar itu yang enggak sanggup kita dengar di warung kopi," tandas dia. (saa/nsi)