Janggal BPOM Langkahi Polisi Periksa Direktur Utama PT AFI Pharma Soal Obat Sirop Paracetamol

"Sudah," kata Pipit saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Pipit menuturkan dari hasil gelar perkara tersebut didapati adanya unsur pidana dalam kasus gagal ginjal akut yang belakangan ramai ditemukan. 

Menurutnya tersapat salah satu perusahaan farmasi yang didapati memproduksi  bahan obat sirup cair dengan kandungan Etilen Glikol (EG) melebihi ambang batas. 

Pihak Bareskrim Polri pun memastikan peningkatan kasus tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan usai melakukan gelar perkara. 

"Hasil gelar perkara penyidik Bareskrim dan BPOM sepakat meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan terhadap PT AFI PHARMA yang diduga memproduksi sediaan farmasi jenis obat sirup merk paracetamol (obat generik) yang mengandung EG melebihi ambang batas yaitu 236,39 mg (yang harusnya 0,1 mg) setelah diuji lab oleh BPOM," ungkapnya.

BPOM Lempar Kesalahan pada Kemendag

Baca Juga

Presiden Anugerahi Kapolri, SPPG Polri Disebut Layak Jadi Percontohan

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengusulkan diadakan rapat gabungan bersama Komisi IX DPR, BPOM, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). 

Rapat gabungan itu untuk membahas kasus gagal ginjal akut. Andre mengusulkan itu karena BPOM melempar kesalahan kepada Kemendag sebagai mitra Komisi VI.

"Ini sudah 133 orang, 170 orang yang meninggal. 170 orang meninggal, enggak ada otaknya pejabat Republik Indonesia enggak tanggung jawab soal itu," ujar dia di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/11/2022).

"Kalau butuh Badan Perlindangan Konsumen kita hadirkan. Kita usut tuntas, kita bomgkar habis di sana," tambah dia.

Lebih lanjut, Andre mengaku heran kepada pemerintah yang tidak membuat Tim Gabung Pencari Fakta (TGPF). Sikap ini sangat berbeda dalam tragedi Kanjuruhan.

"Maksud saya, ini 170 orang, Pak [Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung]. Enggak ada yang berani tanggung jawab. Pemerintah juga enggak bikin tim gabungan pencari fakta. Enggak ada. Urusan bola cepet itu, urusan bola cepat 133 orang. Urusan 170 orang yang mati enggak ada yang peduli apa? Kita menilai institusi negara ini saling melempar tanggung jawab," tegas dia.

Jika terbukti BPOM salah, Andre mengusulkan agar lembaga tersebut direformasi dan Penny K. Lukoti sebagai Kepala BPOM dipecat.