Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menarik dan mengumumkan merek obat-obatan yang terbukti berbahaya atau mengandung bahan yang menjadi penyebab gagal ginjal akut.

"BPOM segera tarik dan hentikan peredaran obat sirop yang betul-betul secara evidence base terbukti mengandung bahan obat penyebab gangguan ginjal," kata Jokowi dalam arahannya pada rapat Penanganan Gagal Ginjal Akut di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (24/10/2022).

Ia menegaskan akan lebih bagus lagi jika diumumkan dan diinformasikan kepada publik secara luas, nama-nama produk obat yang terbukti mengandung bahan penyebab gangguan ginjal.

Kepala pemerintahan mengatakan berdasarkan laporan yang diterimanya, penyebab kasus gagal ginjal akut disebabkan tingginya cemaran bahan pelarut di atas ambang batas, seperti masalah etilen glikol (EG), dietilen glikol (DEG), dietilen glikol butil eter, dan lain-lain.

Hingga 23 Oktober 2022 tercatat sudah 245 kasus gagal ginjal akut di 26 provinsi.

Jokowi sendiri telah memerintahkan Menteri Kesehatan, Budi Sadikin, untuk menghentikan sementara obat-obat yang diduga berbahaya sampai keluar hasil investigasi menyeluruh dari BPOM terhadap seluruh obat sirop yang menggunakan bahan pelarut.

Jokowi: Gagal Ginjal Akut Masalah Besar

Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh jajarannya di pemerintahan, bahwa kasus gagal ginjal akut bukan merupakan masalah kecil sehingga harus mendapatkan perhatian bersama.

"Saya ingin kita semua memberikan perhatian bersama. Yang pertama utamakan keselamatan masyarakat, jangan menganggap ini masalah kecil. Ini masalah besar," kata dia, dalam arahannya pada rapat Penanganan Gagal Ginjal Akut di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (24/10/2022).

Ia mengatakan berdasarkan laporan yang diterimanya, penyebab kasus gagal ginjal akut disebabkan tingginya cemaran bahan pelarut di atas ambang batas, seperti masalah etilen glikol (EG) dan dietilen dlikol (DEG), dietilen glikol butil eter, dan lain-lain.

"Dan kalau kita lihat data hingga 23 Oktober 2022 tercatat sudah 245 kasus di 26 provinsi," jelasnya.

Ia mengaku pada Minggu (23/10/2022) sudah menyampaikan kepada menteri kesehatan untuk menghentikan sementara terlebih dulu obat-obatan yang diduga berbahaya.