Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebut program naturalisasi dan normalisasi sungai adalah program kerja kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat (Pempus).

Diketahui Pemprov DKI Jakarta bertugas untuk menyiapkan lahan sementara Pempus yang akan mengadakan satuan pelaksana (satpel) normalisasi.

"Normalisasi dan naturalisasi itu program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kami menyiapkan lahan, nanti Pempus yang menyiapkan satpel normalisasi," kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/10/2022).

Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa pihaknya mengalami sejumlah permasalahan dalam merealisasikan program naturalisasi dan normalisasi sungai ini.

"Seperti yang kita ketahui permasalahan tanah di DKI Jakarta itu tidak mudah, kita terus membelanjakan penyediaan lahan untuk normalisasi dan itu kita lakukan setiap tahun," ujarnya.

"Sebenarnya banyak yang siap dibeli, tapi setelah dicek masih banyak permasalahan-permasalahan tanahnya, sengketanya, konflik, dan sebagainya. Kita perlu hati-hati," lanjut Anies.

Kendali lainnya disebutkan bahkan Pemprov DKI Jakarta tidak dapat membeli lahan langsung satu hamparan. Sementara, untuk melakukan normalisasi perlu menunggu lahan satu hamparan.

Sebagaimana diketahui, program naturalisasi dan normalisasi sungai ini bertujuan untuk mengendalikan banjir di Jakarta. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyiapkan sejumlah program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang siap dijalankan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta hingga 2024 mendatang. 

Kebijakan ini dituang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2023-2025. (agr/ree)