Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap program pendanaan air bersih atau clear water fund yang akan diluncurkan dalam ajang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali akhir tahun ini.
Hal ini diharapkan dapat lebih membantu perusahaan daerah air minum dan pemerintah daerah terutama pemerintah kabupaten/kota.
Diana berharap dengan adanya program pendanaan air bersih, maka persoalan mengenai air bersih sudah tidak ada lagi. Artinya persoalan mengenai air terkait aspek pendanaan bisa terbantu.
Sebab permasalahan di sektor air minum salah satunya berkaitan erat dengan masalah pendanaan di daerah-daerah. Daerah mengalami permasalahan dalam persoalan sambungan pipa air ke rumah-rumah.
Sebab, untuk membangun sambungan seperti itu, daerah harus menyediakan dana atau bahkan menalangi dana pembangunan terlebih dahulu.
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyiapkan program pendanaan air bersih atau clear water fund senilai US$ 300 juta, yang akan diluncurkan dalam ajang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali akhir tahun ini.
Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, pendanaan air bersih adalah bagian dari transformasi BUMN dengan menugaskan holding Danareksa untuk menggarap program ini.
Saat ini, proyek percontohan sudah ada di Subang, Jawa Barat. Proyek ini bisa menjadi pilot project dengan pemerintah daerah lainnya di banyak tempat dengan bisnis dan proses, tidak dengan janji politik.
Program yang dijalankan dengan proses bisnis bertujuan agar program itu berjalan sehat dan rakyat bisa mendapatkan pelayanan air bersih yang baik.
Perusahaan sehat supaya bisa re-investasi, pipa yang sudah usang juga diperbaiki agar air bersih yang dikonsumsi masyarakat tidak menjadi racun. (hw/muu)
Load more