PWNU DKI Kecam Eko Kuntadhi DinIlai Punya Karakter Tidak Pancasilais

Jakarta - Ketua PWNU DKI, Dr. Samsul Maarif mengecam pegiat media sosial Eko Kuntadhi yang telah menghina Ustadzah Imaz Fatimatuz Zahra atau yang akrab disapa Ning Imaz dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. 

Bahkan, Samsul Maarif menyebut Eko mempunyai karakter kotor dan tidak Pancasilais.

“Kritik boleh, tapi tidak dengan menggunakan kalimat-kalimat kotor, kalimat- kalimat kasar. Ini saya kira Eko ini sudah terlalu biasa (menghina) punya karakter yang negatif,” kata Samsul Maarif, Rabu (14/9/2022).

Samsul Maarif menegaskan, bahwa Eko Kuntadhi terlihat sangat tidak memahami nilai-nilai Pancasila dengan menghina Ustadzah Imaz Fatimatuz Zahra. 

“Tidak memahami nilai Pancasila, kenapa? Ini memang negeri Demokrasi, tetapi demokrasi itu terbatas dengan hak-hak orang lain. Dibatasi dengan etika dan akhlak,” imbuh dia.

Dengan demikian, Samsul Maarif mendesak, agar Eko Kuntadhi yang merupakan Ketua Umum Kornas Ganjarist yaitu relawan Pendukung Ganjar Pranowo, untuk segera meminta maaf atas tindakannya tersebut.

“Saya kira tolonglah minta maaf,”beber dia.

Warga NU Tuntut Buzzer Eko Kuntadi Minta Maaf, Kerap Bikin Gaduh Pemerintah Harus Benahi

Senada, Wakil Katib Syuriah PWNU DKI Jakarta Ustadz KH. Jamaluddin F Hasyim, SHI, MH mendesak penggiat media sosial Eko Kuntadhi segera meminta maaf atas tindakannya menghina Ning Imaz.

“Kami menuntut yang bersangkutan meminta maaf dan taubat dari ucapannya. Bangsa kita pemaaf namun tetap harus komitmen tidak mengulangi kembali sikap sinis dan nyinyir semacam itu. Perilaku para buzzer semacam dia memang sering menimbulkan kegaduhan,” kata dia.

Warga Nahdlatul Ulama ini juga meminta agar pemerintah dapat segera menertibkan dan membenahi buzzer pembuat kegaduhan seperti Eko Kuntadhi.

“Kami mohon pemerintah menertibkan mereka karena bisa memecah belah persatuan bangsa,” ungkap dia.

Ia menegaskan, anasir pemecah belah seperti yang dilakukan oleh Eko Kuntadhi dan kawan-kawan selama ini harus dianggap serius dan ditindak secara tegas oleh pemerintah.

“Kita ingin persatuan bangsa kita semakin kuat, maka anasir pemecah belah semacam itu harus dianggap serius dan ditindak tegas. Bila perlu diproses hukum,” ungkap dia.