Pelatihan Vokasi Berbasis Komunitas Disepakati Negara-Negara G20 Sebagai Bentuk Pembangunan Sumber Daya Manusia

Badung, Bali - Pelatihan vokasi berbasis komunitas seperti BLK Komunitas menjadi salah satu pendekatan pengembangan sumber daya manusia yang disepakati negara-negara G20 untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan.

“Salah satu pendekatan yang kita sepakati untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia yang berkelanjutan adalah melalui community based vocational training,” kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziya dalam pembukaan pertemuan para menteri buruh dan tenaga kerja G20, atau Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) G20 di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (14/09/2022).

Menurut Menteri Tenaga Kerja, yang juga menjadi sorotan dalam pertemuan itu adalah pengembangan kapasitas SDM untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan produktivitas.

Indonesia sudah menjalankan pendekatan pelatihan vokasi berbasis komunitas dengan membangun BLK Komunitas. Kementerian Tenaga Kerja telah membangun lebih dari 2.000 BLK Komunitas di seluruh Indonesia.

Pada 2022, Kementerian Tenaga Kerja juga telah menandatangani perjanjian kerja sama untuk membangun BLK Komunitas dengan 850 lembaga. Dengan penambahan itu, target output pelatihan vokasi menjadi 232 ribu peserta dengan memaksimalkan sarana dan prasarana BLK Komunitas.

Pentingnya peningkatan kompetensi itu juga disoroti Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Menurut Wakil Presiden, peningkatan kompetensi ini diperlukan untuk menghadapi tantangan global. “Untuk itu, BLK Komunitas didorong untuk membantu meningkatkan daya saing pekerja secara terus menerus,” ujarnya di Jakarta.

Baca Juga

Cabut Izin Operasional 28 Perusahaan Penyebab Bencana Suamtera-Aceh, Kemen LH Bakal Bahas Nasib Karyawan dengan Kemenaker

Upaya itu juga untuk menumbuhkan lebih banyak wirausahawan yang turut menentukan kemajuan bangsa. “Indonesia terus membangun Balai Latihan Kerja Komunitas untuk memenuhi kebutuhan pelatihan vokasi dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta, industri, dan akademisi atau kalangan pendidikan tinggi,” ujar Ma'ruf Amin.(hw/ppk)