Bjorka Jual Jutaan Data Pemilih KPU, Komisi II DPR Ingatkan Bawaslu Soal Kebocoran Data

Jakarta - Jutaan data pemilih di Komisi Pemilihan Umum diperjualbelikan di forum hacker treached.to kepada penawar tertinggi oleh hacker Bjorka. Hal itu diketahui melalui unggahan Bjorka di forum itu sejak tanggal 6 September 2022.

Hal ini kemudian mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal. Ia mengingatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk berhati-hati terhadap persoalan keamanan data agar tidak terjadi kebocoran data-data terkait Pemilu ke depannya.

"Bagaimana pihak Bawaslu mengantisipasi agar ini dan ke depan menimbulkan kepercayaan masyarakat kita yakin dengan segala macam teknologi, Bjorka tidak akan masuk, merubah dan melakukan hackering-nya ke dalam pendataan kita, khususnya data-data Pemilu," kata Syamsurizal saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan KPU, Bawaslu, DKPP RI, dan Kemendagri, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Sementara itu, berdasarkan penelusuran tvonenews di forum hacker treached.to, Bjorka justru telah memperjualbelikan data 105 juta pemilih yang terdaftar di KPU. Hal itu nampak dari unggahan yang dibuatnya pada tanggal 6 September 2022 di forum itu. 

(Tangkapan Layar - Topik unggahan yang dibuat Bjorka di forum hacker. Data pemilih KPU menjadi salah satu data yang dijual Bjorka. Sumber: tim tvonenews)

Pada kesempatan itu, Syamsurizal juga mengungkapkan kekhawatiran-nya akan keberadaan kelompok peretas yang dapat merusak jalannya proses penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana isu peretasan data surat menyurat milik Presiden RI Joko Widodo yang memenuhi berbagai media beberapa hari belakangan ini.

"Berita hari ini di harian-harian ibu kota dan nasional, kita baca persoalan data presiden sudah sedang dibongkar oleh kelompok Bjorka. Kita khawatir ini menjadi semacam alat yang membuat hasil penyelenggaraan Pemilu kita menjadi tercela," ujarnya.

Selain itu, Syamsurizal mengatakan bahwa peretas Bjorka juga menyebut telah membongkar data Menteri BUMN Erick Thohir serta Menkominfo Johnny G. Plate. Isu peretasan serupa, ujarnya lagi, sempat mencuat pula pada Pemilu 2014 lalu, di mana muncul isu adanya 250 peretas asal Tiongkok yang mencemari Pemilu 2014.