Bjorka Jual Jutaan Data Pemilih KPU, Komisi II DPR Ingatkan Bawaslu Soal Kebocoran Data

"Apakah itu hoaks atau benar, tapi ini sempat mencemari penyelenggara Pemilu kita," ucapnya.

Oleh karenanya, ia mengingatkan agar isu-isu peretasan data tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menyusun aturan-aturan terkait penyelenggaraan Pemilu, termasuk mengambil langkah antisipatif terkait pengamanan kebocoran data Pemilu oleh peretas.

"Aspek-aspek yang akan dirusak oleh mereka data pemilih dan mungkin juga hasil pemilihan, dan ini yang paling signifikan yang patut kita antisipasi. Mohon ini menjadi perhatian kita bersama," ucapnya.

Ancaman Bagi Parpol

(Tangkapan layar - Bjorka menjual data pemilih KPU di forum hacker sejak tanggal 6 September 2022. Sumber: tim tvonenews.com)

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera juga mengungkapkan kekhawatiran-nya terkait keberadaan peretas yang mengganggu proses Pemilu. Menurutnya kasus peretas yang melakukan jual beli data mengancam proses kerja keras yang dilakukan partai politik dalam melakukan rekrutmen.

Baca Juga

Negara Wajib Lindungi Inovasi Daerah, BSKDN Tekankan Legalitas agar Bisa Direplikasi Nasional

Ia mengingatkan agar KPU RI mewaspadai keberadaan kelompok peretas yang kiranya dapat memainkan data terkait kepemiluan, bersamaan dengan kasus data ganda anggota partai politik peserta Pemilu yang menurutnya harus terus dikawal oleh KPU.

"Usul saya, teman-teman KPU bisa lebih intens melakukan komunikasi yang sifatnya proaktif dengan partai politik untuk membangun sistem kaderisasi yang baik," ujarnya.

Sebelumnya, peretas yang mengaku sebagai "Bjorka" melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden RI Joko Widodo, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Klaim Bjorka itu disebarluaskan oleh sebuah akun Twitter "DarkTracer: DaekWeb Criminal Intelligence", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler di Twitter hingga Sabtu (10/9). (ant/ito)