PPKM Jawa-Bali Berlanjut, Ini Rinciannya

Jakarta - Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa-Bali pada 14-20 September 2021. Sementara itu wilayah-wilayah dengan status PPKM level 3 dan 2 sudah diperbolehkan untuk membuka bioskop dengan kapasitas maksimal 50 persen.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah akan terus memberlakukan PPKM dengan evaluasi mingguan.

"Pemerintah hari ini sekali lagi mempertegas pertanyaan banyak orang, saya ulangi, kapan PPKM Level Jawa Bali ini akan terus diberlakukan. Pemerintah menegaskan akan terus memberlakukan PPKM Level ini di seluruh wilayah Jawa Bali dan nanti Pak Airlangga sampaikan yang di luar Jawa-Bali, dengan melakukan evaluasi tiap satu minggu," katanya, Senin malam.

Luhut menjelaskan, dalam penerapan PPKM level 4, 3 dan 2 yang dilakukan sejak tanggal 6-13 September 2021, perkembangan kasus secara nasional terus menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan dan capaian yang terus membaik.

Hal itu dapat terlihat dari penurunan tren kasus konfirmasi secara nasional hingga 93,9 persen dan secara spesifik di Jawa-Bali turun hingga 96 persen dari titik puncaknya pada 15 Juli lalu.

"Yang tidak kalah penting, jumlah kasus aktif juga sudah turun di bawah 100 ribu pada hari ini. Hari ini kita kasus baru ada 2.577, kasus kesembuhan 12 ribu lebih. Saya kira ini progres yang sangat menggembirakan, tapi ketidakhatian kita juga harus harus jadi sangat penting," katanya.

Luhut mengungkapkan pada penerapan PPKM yang dilakukan hingga minggu lalu, pemerintah akhirnya berhasil menurunkan status Bali menjadi PPKM level 3.

"Sehingga dari 11 kota/kabupaten level 4 pada minggu lalu, pada hari ini jumlahnya berkurang menjadi hanya 3 kota/kabupaten saja. Hal ini merupakan buah dari kerjasama semua pihak yang telah bersama-sama berhasil menjaga kondusivitas pemberlakuan PPKM," imbuh Luhut.

Kendati situasinya terus membaik, mantan Menko Polhukam itu mengingatkan kecepatan vaksinasi dan implementasi PeduliLindungi serta protokol kesehatan masih tertinggal.

"Ini penting kita mengamati. Saya ulangi, kecepatan vaksinasi dan implementasi PeduliLindungi serta prokes masih tertinggal," katanya.

Menurut Luhut, penurunan level PPKM di berbagai kota menyebabkan banyak euphoria dari masyarakat yang tidak disertai dengan implementasi protokol kesehatan dan penggunaan PeduliLindungi.