GP Ansor: Penyesuain BBM adalah Komitmen Pemerintah untuk Menata Pos-Pos Subsidi

Jakarta - Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengatakan kebijakan pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM), merupakan bentuk keadilan subsidi untuk rakyat.

"Di balik penyesuaian ini, Ansor melihat ada komitmen kuat dari pemerintah untuk menata pos-pos subsidi, yang awalnya dinikmati sekitar 70 persen kalangan menengah ke atas berubah untuk masyarakat bawah. Ini justru bentuk keadilan subsidi untuk rakyat," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Hal ini juga telah ditegaskan Presiden Joko Widodo melalui pernyataannya bahwa perubahan harga BBM adalah ikhtiar pemerintah untuk menempatkan subsidi kepada masyarakat lebih berhak, yakni kalangan bawah.

Yaqut menilai bahwa penyesuaian harga BBM ini merupakan langkah realistis yang harus diambil pemerintah agar keuangan negara semakin sehat. Seperti diketahui, subsidi dan kompensasi negara untuk BBM dari APBN 2022 sudah meningkat hingga tiga kali lipat, yakni dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.

"Ansor memahami situasi ini memang tidak mudah untuk dihadapi, apalagi saat ekonomi belum benar-benar pulih akibat pandemi COVID-19. Namun, kami yakin ini sejatinya adalah opsi paling realistis untuk kebaikan negara dan rakyat," katanya.

Yaqut menambahkan bahwa langkah ini merupakan penyesuaian terhadap harga minyak dunia yang melonjak. Yaqut mengatakan jika hal tersebut tidak diantisipasi dengan serius, maka dikhawatirkan akan berdampak kurang baik terhadap situasi di dalam negeri, baik sektor ekonomi, sosial, maupun politik.

Baca Juga

6.209 Hektare Tambak di Kabupaten Karawang Siap Direvitalisasi

Selanjutnya, dia meminta penyesuaian harga BBM itu benar-benar dilakukan dengan baik serta kemunculan kasus-kasus kebocoran subsidi tidak kembali terulang, seperti yang selama ini terjadi. GP Ansor juga meminta Pemerintah serius mendistribusikan pengalihan subsidi untuk rakyat kecil.

Pengawalan dari masyarakat juga penting untuk memantau pendistribusian pengalihan subsidi melalui program bantuan, seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan upah pekerja, dan lain sebagainya.(ant/chm)