Jakarta - Presiden Joko Widodo blak-blakan soal isu perpanjangan masa jabatannya. Meskipun sudah berulang kali menyatakan menolak perpanjangan masa jabatannya, namun ia tak memungkiri ada aspirasi soal hal tersebut dan itu merupakan bagian dari demokrasi. Jokowi pun menilai aspirasi perpanjangan masa jabatan presiden tak ada bedanya dengan aspirasi yang memintanya mundur.
Sementara itu, dalam sambutan pada kegiatan Musyawarah Rakyat I Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8/2022). Jokowi menegaskan akan tunduk kepada konstitusi dan kehendak rakyat soal perpanjangan masa jabatan presiden.
"Konstitusi tidak memperbolehkan, ya sudah jelas itu, dan sekali lagi saya akan terus taat konstitusi dan kehendak rakyat," ujar Jokowi saat memberi sambutan dalam kegiatan Musyawarah Rakyat I Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8/2022).
Namun, Jokowi mengatakan bahwa Musyawarah Rakyat merupakan forum yang memungkinkan rakyat untuk bisa bersuara. Karena penyampaian pendapat merupakan hal yang wajar di negara demokrasi.
"Jangan sampai ada yang baru ngomong tiga periode juga sudah ramai. Itu khan tahapan wacana khan. Khan boleh saja orang menyampaikan pendapat," kata dia. "Wong ada yang ngomong, ganti presiden khan juga boleh, Jokowi mundur, khan juga boleh. Ini khan negara demokrasi," kata dia.
Pengamat politik dari Center For Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari menangkap sinyal lain dari pernyataan Jokowi. Menurutnya, pernyataan tersebut sebagai tanda belum ada capres-cawapres lain yang 'sreg' dengannya.
"Selain itu, usulan tiga periode layak untuk didiskusikan meski secara konstitusi terhalang," katanya, Rabu (31/8/2022).
Selain itu, arahan Jokowi untuk tidak tergesa-gesa (Ojo kesusu) yang terus disampaikan dalam sejumlah kesempatan tidak sekedar buying time.
"Tetapi lebih penting dari itu adalah munculnya tokoh "ideal" dengan resistensi yang minim, semacam Andika Perkasa atau tokoh sipil berbasis ormas Islam," ucapnya. (ebs)
Load more