Sanksi PTDH Menghantui Ferdy Sambo, Pengajuan Banding Belum Dilayangkan Ke Mabes Polri

Jakarta - Sebelumnya, Ferdy Sambo telah menjalani sidang kode etik pada Kamis (25/8/2022) selama 18 Jam berlangsung. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dipimpin oleh Kabaintelkam Polri, Komjen Pol Ahmad Dofiri.

Ferdy Sambo telah dijatuhi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).  Sanksi diputuskan dalam sidang setelah memanggil 15 orang saksi, termasuk ketiga tersangka lainnya, Bharada E, Kuat Ma’ruf, dan Bripka RR.

Meski demikian, Ferdy Sambo tetap melayangkan banding terkait putusan sidang tersebut.

Namun hingga hari Senin (29/8/2022), Polri belum menerima pengajuan banding yang akan dilayangkan oleh mantan Kadiv Propam tersebut.

Pengajuan Banding Belum Diterima 

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengaku pihaknya hingga kemarin saat dikonfirmasi belum menerima banding dari Ferdy Sambo.

Baca Juga

Buka Muktamar Pemuda Persis, Kapolri Tekankan Sinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas

"Sampai dengan hari ini dari Propam, belum menerima memori banding (Ferdy Sambo,red)," ujar Irjen Dedi Prasetyo setelah dihubungi, Senin (29/8/2022).  

Irjen Dedi menjelaskan Ferdy Sambo memiliki waktu tiga hari kerja untuk mengajukan banding tersebut. 

Selain itu, dia mengatakan sesuai aturan yang ada, Ferdy Sambo mempunyai waktu selama 21 hari, sejak diterimanya putusan Sidang KKEP.  

"Tetap proses selama 21 hari kerja, akan diputus," jelasnya.  

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo. (ANTARA)

Sementara itu, kuasa hukum Irjen Ferdy Sambo, Arman Hanis mengaku kliennya telah mengajukan banding resmi terkait keputusan sidang tersebut.  

"Sudah diajukan dari pendamping beliau (Ferdy Sambo) melalui Divkum Polri," kata Arman.  

Namun, Arman enggan merinci kapan pengajuan banding tersebut dilakukan. 

Dia beralasan belum mengajukan memori banding Ferdy Sambo karena masih memiliki 21 hari untuk menyerahkan hal tersebut.  

"Sesuai aturan," ucapnya. 

Majelis KKEP secara kolektif kolegial memutuskan mantan Kadiv Propam Polri itu bersalah dan menjatuhkan sanksi berupa sanksi etik, yakni perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 

Kedua sanksi administrasi berupa penempatan khusus (patsus) selama 30 hari di Rutan Koprs Brimob, dan patsus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. 

Kemudian sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. 

Putusan ini ditandatangani oleh Majelis KKEP yang diketuai Ketua Sidang Komisi Kode Etik sekaligus Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Komjen Pol. Ahmad Dofiri, Wakil Ketua sekaligus Gubernur PTIK Irjen Pol. Yazid Fanani, dan tiga anggota Komisi Sidang Etik, yakni Wakil Inspektorat Umum (Wairwasum) Irjen Pol. Tornagogo Sihombing, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono serta Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri Irjen Pol. Rudolf Alberth Rodja.

Dengan dijatuhkannya sanksi PTDH oleh Komisi Kode Etik Polri, maka secara otomatis surat pengunduran diri Irjen Pol. Ferdy Sambo sebagai anggota Polri tidak diterima atau ditolak. 

Pengajuan Banding Ferdy Sambo

Pengajuan Banding yang Dilakukan Ferdy Sambo Ternyata Ditanggapi Begini oleh Jenderal Listyo Sigit, Kapolri Justru Singgung Hal ini Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo telah mengikuti sidang kode etik secara paralel sejak Kamis (25/8/2022) pagi hingga Jumat dini hari. 

Hasilnya, Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Irjen Ferdy Sambo karena melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri, yakni tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir J. 

Suami Putri Candrawathi tersebut kemudian mengakui dan menyesali perbuatannya, kemudian ia juga menggunakan haknya untuk mengajukan banding.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (ANTARA)

Soal permohonan banding yang diajukan Ferdy Sambo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan tanggapan. Menurutnya, kasus Ferdy Sambo masih perlu melalui berbagai proses dan pengajuan banding. 

Sebab, pengajuan banding terhadap hasil sidang KKEP merupakan hak dari Ferdy Sambo. 

"Tentunya yang bersangkutan (Ferdy Sambo) punya hak mengajukan banding dan itu semua bagian dari proses. Nanti akan ada putusan lagi mengenai permohonan yang bersangkutan. Lihat saja nanti," ujar Jenderal Listyo Sigit kepada wartawan di kawasan Bundaran HI, Minggu (28/8/2022). 

Terkait surat pengunduran diri yang diajukan Ferdy Sambo sesaat sebelum menjalani sidang kode etik kepolisian, dengan tegas ditolak oleh Polri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan proses pengunduran diri seorang anggota Polri memiliki aturan. Dia menilai kasus Ferdy Sambo harus diselesaikan dengan sidang etik. 

"Tentu ada aturannya. Kita melihat bahwa ini harus diselesaikan dalam proses sidang KKEP dan kemarin sudah kita dengar bahwa putusan dari sidang PTDH," jelas Kapolri 

Sebelumnya, Mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo dinyatakan bersalah dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Transnational Crime Center (TNCC), Kamis (25/8/2022) lalu. 

Berdasarkan keterangan saksi dan pelanggar yang telah disumpah, pimpinan sidang menetapkan Ferdy Sambo bersalah.  

"Pimpinan sidang memutuskan secara kolektif kolegial kepada pelanggar FS dinyatakan bersalah," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo, Jumat (26/8/2022).  

Irjen Dedi menjelaskan sidang komisi kode etik telah menjatuhkan sanksi kepada Ferdy Sambo. 

Alasannya adalah perbuatan Irjen Ferdy Sambo dinyatakan sebagai perbuatan tercela dengan melanggar kode etik profesi Polri.  

"FS dinyatakan bersalah sehingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) diputuskan," jelasnya.  

Meski demikian, Ferdy Sambo mengajukan banding terkait putusan tersebut. 

Menurut Dedi, hal tersebut merupakan hak pelanggar yang akan diberikan kesempatan selama tiga hari untuk banding.  

"FS dikasih kesempatan untuk menyampaikan pesan secara tertulis 3 hari kerja mekanismenya. Adapun jangka waktu 21 hari ke depan untuk memutuskan," imbuhnya.

Putusan Sidang KKEP

Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Irjen Pol. Ferdy Sambo karena melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri, yakni tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir J.   

PTDH dilakukan setelah Komisi Kode Etik Polri melaksanakan sidang kode etik secara paralel sejak pukul 09.25 WIB sampai dengan Jumat dini hari pukul 01.50 WIB.   

Setelah putusan dibacakan, Ketua Komisi menanyakan kepada Ferdy Sambo apakah menerima keputusan tersebut.   Di hadapan komisi sidang, Ferdy Sambo mengakui dan menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan. 

Ferdy juga mengajukan haknya untuk mengajukan banding dan siap dengan segala putusannya.   

"Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami. Izinkan kami ajukan banding, apapun putusan banding kami siap menerima," kata Sambo.   

Irjen Pol Ferdy Sambo. (Ist)

Dalam kesempatan itu Sambo juga menyampaikan permintaan maaf kepada sejawatnya. Selain PTDH, Ferdy Sambo juga dijatuhkan sanksi penempatan khusus atau patsus selama 21 hari di Mako Brimob.

Sanksi berikutnya pelanggaran etika karena melakukan perbuatan tercela. 

Sidang etik Polri dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Ahmad Dofiri. Dihadiri oleh Ferdy Sambo dan 15 orang saksi.   

Kelimabelas saksi yang dimaksud Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Pol Benny Ali, Eks Karoprovost, Kombes Pol Budhi Herdi, Kapolres Jakarta Selatan nonaktif, Kombes Agus Nurpatria, eks Kaden A Biro Paminal dan Kombes Susanto, eks Kabag Gakkum Roprovost Divpropam.

Selain itu, 3 orang tersangka pembunuhan Brigadir J juga dihadirkan sebagai saksi dalam sidang, yakni Bripka Ricky Rizal atau Bripka RR, KM atau Kuat Ma’ruf, dan Bharada E atau Richard Eliezer yang dihadirkan melalui tayangan online. (lpk/mzn/kmr)