Legislator PKB Minta Regulasi BBM Subsidi Tidak Memberatkan Warga

Jakarta - Pemerintah sedang menyiapkan rencana untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Atas hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Nasim Khan meminta pemerintah bijak dalam menyikapi kenaikan BBM tersebut. Yakni, pemerintah harus mengatur regulasi BBM yang tidak memberatkan masyarakat.

"Bagaimana tentang subsidi itu diperlukan diberikan kepada siapa. Nah otomatis itu ada pengecualian atau pembatasan dari kebutuhan siapa yang berhak mendapatkan subsidi, dan siapa yang tidak berhak mendapatkan subsidi," ujar Nasim saat dikonfirmasi, Jumat (26/8/2022).

Dengan demikian, BBM bersubsidi itu dapat tersalurkan secara tepat kepada yang membutuhkan.

"Sehingga subsidi itu benar apa yang digunakan dan APBN kita kepda subsidi ini bisa benar-benar dirasakan oleh rakyat yang benar-benar membutuhkan," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Nasim mengatakan harga BBM yang naik secara internasional ini bisa mempengaruhi krisis minyak. Hal ini tentu disebabkan oleh situasi perang Ukraina dan Rusia.

Baca Juga

Kemenag Rombak Struktur: Ditjen Haji Dihapus, Perpres Ditjen Pesantren Belum Diteken Presiden

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyarankan jika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), maksimal tidak melebihi 25 persen dari harga saat ini. 

Ia berharap pemerintah memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat saat mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM. 

"Kalau toh harus naik, kemampuan daya beli masyarakat tidak boleh diabaikan. Kalau permintaan DPR sih pastinya jangan naik," kata dia. (saa/ree)