Pertemuan G20 tentang Pemberdayaan Perempuan Sepakat untuk Menutup Kesenjangan Gender Digital

Nusa Dua, Bali -  Delegasi yang menghadiri Konferensi Tingkat Menteri G20 tentang Pemberdayaan Perempuan di Nusa Dua, Bali menggarisbawahi bahwa upaya bersama untuk menutup kesenjangan gender digital sangat penting dan penting untuk diperjuangkan. 

Akses digital bagi perempuan yang menjalankan bisnis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam jenis pekerjaan baru di masa depan di bidang sains dan teknologi.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik India, Smriti Zubin Irani mengatakan, Pemerintah India berusaha untuk beralih ke paradigma baru, di mana perempuan kini bisa menjadi pemimpin, dan bukan hanya menjadi subyek kebijakan.

“Perdana Menteri India mengatakan bahwa setiap wanita memiliki kualitas kewirausahaan. Sebanyak 81 persen pinjaman mulai dari 1 hingga 10 juta rupee telah diberikan oleh Pemerintah India kepada perempuan, 68 persen di antaranya telah digunakan. Pemerintah India juga memfasilitasi dan mempromosikan UMKM yang dikelola perempuan untuk memastikan bahwa perempuan telah menjadi motor penggerak India,” kata Irani di Bali, Rabu (24/8/2022).

Sementara itu, Wakil Presiden Senior Dampak Sosial, Pasar Internasional di Pusat Mastercard untuk Pertumbuhan Inklusif Payal Dalal mengatakan pengusaha wanita lebih terpengaruh oleh pandemi daripada pria. 

“Selama pandemi Covid-19 yang mendorong digitalisasi, banyak usaha kecil di India yang belum menikmati manfaatnya. Kami melakukan penelitian terhadap 14.000 usaha kecil di India dan menemukan bahwa hanya 4 persen wanita yang menganggap diri mereka mampu dan siap memasuki dunia digital."

Baca Juga

Perempuan dan SDM Unggul, Fondasi Strategis Menuju Indonesia Emas 2045

"Kita harus bertindak, kita harus keluar dari model tradisional dan melihat semua aset, yaitu sumber daya manusia, teknologi, data, dan cara kita menyatukan semuanya secara kolektif. Cara berpikir yang kreatif dan inovatif bisa membuat perbedaan,” kata Payal.

Hadir dalam konferensi tersebut secara virtual, Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda Robbert Dijkgraaf. Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap pandemi yang berdampak negatif terhadap perempuan, di mana pendapat dan pengetahuan mereka cenderung diabaikan dan tidak didengarkan. Suara kelompok perempuan masih kurang terwakili di bidang sains, penelitian, swasta maupun publik.

“Dengan tidak adanya atau kurangnya keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam STEM (sains, teknologi, teknik dan matematika) akan semakin memperlebar kesenjangan gender di ranah digital. Penting dan krusial untuk menemukan cara mengatasi stereotip gender yang melemahkan kemampuan perempuan dan anak perempuan," kata Robbert.  

Dalam hal ini, Pemerintah Belanda telah membuat pakta teknologi dengan sekolah, sektor swasta, pekerja, pengusaha dan pemerintah daerah untuk menarik lebih banyak perempuan dan anak perempuan untuk mengejar karir di STEM. Masa depan ada di STEM. 

Ini semua dimulai dengan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan inklusif bagi perempuan. "Yakinlah, perempuan dan anak perempuan memiliki potensi dan kompetensi yang luar biasa untuk berkembang di dunia STEM," ujar Robbert.

Pendiri dan Direktur Pelaksana MicroSave Consulting Graham A.N Wright yang berbicara di konferensi secara virtual, mengatakan bahwa berbagai negara telah mempraktikkan transfer manfaat langsung yang ditujukan untuk pengguna internet wanita. 

“Pemerintah Indonesia memiliki program Strategi Keuangan Inklusif yang menargetkan 83 juta perempuan agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan menciptakan kondisi yang baik bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) yang dikelola perempuan."

" Indonesia juga memiliki Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang berhak menerima manfaat. Program ini meningkatkan jumlah pembukaan rekening bank untuk penerima manfaat untuk pertama kalinya. Namun, kita harus mewaspadai konsekuensi yang tidak diinginkan, di mana akan ada tekanan dari suami penerima manfaat untuk mengakses dana tersebut. Tapi satu hal yang harus kita sepakati adalah tidak ada batasan perempuan dalam ekonomi digital,” kata Graham.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Urusan Perempuan Kamboja Ing Kantha Phavi menyatakan bahwa kesetaraan gender dan suara perempuan penting dalam pemulihan dunia. 

“Aset terbesar kami adalah wanita. Namun data menunjukkan masih terdapat kesenjangan gender yang besar, perempuan masih menanggung beban pekerjaan rumah tangga. Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan gender digital dengan menghadirkan kebijakan yang membuka peluang bagi perempuan untuk bekerja dan yang terpenting membuka peluang bagi perempuan untuk berkarir di bidang sains dan teknologi. Sejak 2018, Pemerintah Kamboja terus mendorong perempuan untuk melangkah ke bidang sains dan teknologi,” kata Ing. (rul/ree)