Menunggu Selesainya Tragedi Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor

Usaha itu membuahkan hasil, pada tahun 2021 pengadilan Australia telah memenangkan gugatan masyarakat NTT ,tetapi perusahaan pencemar Laut Timor PTTEP yang berkantor di Perth-Australia Barat menyatakan banding atas putusan Pengadilan Federal Australia ini.

Lalu pada tahun yang sama juga enam komisi tentang hak asasi manusia dari PBB mengirim surat kepada Pemerintah Federal Australia-Indonesia-Thailand dan PTTEP di Bangkok untuk meninta pertanggung jawaban mereka atas kasus tersebut, sehingga pada Mei 2021 keluar jawaban dari Federal Australia-Indonesia-Thailand dan PTTEP di Bangkok.

Upaya Pemerintah Indonesia

Sementara pada 1 April 2022, Ferdi menambahkan bahwa Satuan Tugas Montara didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan pertemuan jumpa pers di Kantor Kementerian Bidang Keamaritiman dan Investasi.

Dalam pertemuan itu Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dengan tegas bahwa Presiden RI Jokowi telah memberikan instruksi kepadanya untuk segera menyusun sebuah Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang ‘optimalisasi Penanganan Dampak Tumpahan Minyak Montara’.

Ditambahkan lagi bahwa Indonesia telah berjalan bersama rakyat terdampak di NTT dan “We Will Fight at All Cost” serta beliau meminta kami untuk terus berdoa,untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan Pak Joko Widodo.

Baca Juga

DPRD Jabar Turun ke SMK IDN Bogor, Kawal Ketat Proses Perizinan hingga Pastikan KBM Siswa

Tanoni menambahkan bahwa simbol Indonesia dalam merayakan Hari Kemerdekaan nya beberapa hari yang lalu adalah “Indonesia Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat”.

Ia berharap Petaka Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor itu harus diselesaikan sekarang juga dalam kaitannya dengan kerugian sosial dan ekonomi dan seluruh kerusakan lingkungan yang terjadi.

Mantan Agen Imigrasi Kedutaan Besar Australia ini kembali menegaskan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya dengan segala keterbatasan agar masyarakat NTT yang terdapat bisa mendapatkan ganti rugi yang layak.

Upaya Ganti Rugi

Sejak meledaknya anjungan minyak Montara 13 tahun lalu, pemerintah terus mengejar ganti rugi perusahaan migas asal Thailand itu, namun tetap menemui jalan buntu.

Sejak gagal menemui kesepakatan pada 2012, pemerintah menilai tidak ada itikad baik PTTEP untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat terdampak di kawasan sekitar Laut Timor.