Jakarta - Sengkarut kasus yang berawal dari pembunuhan Brigadir J dengan tersangka mantan kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, kini makin menggelinding bak bola salju. Tak main-main, sejumlah fakta bahkan dibeberkan secara lugas oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

Mahfud mengaku baru-baru ini dipanggil oleh Presiden Joko Widodo untuk segera mendesak Polri mengungkap kasus Brigadir J dan Ferdy Sambo sampai tuntas. Tak hanya itu, Mahfud juga mengatakan bahwa hambatan pemeriksaan terjadi lantaran Ferdy Sambo memiliki kerajaan di dalam Polri.

Secara lugas Mahfud mengatakan bahwa Ferdy Sambo memiliki kelompok seperti kerajaan di Polri agar membuat hambatan-hambatan pemeriksaan.

"Kalau ini (kasus Ferdy Sambo) tidak antar-institusi tetapi di dalamnya sendiri ada banyak masalah," kata Mahfud sebagaimana ditayangkan di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, dipantau Kamis (18/8/2022).

"Yang jelas ada hambatan-hambatan di dalam secara struktural ya kan karena ini tidak bisa dipungkiri ini ada kelompok Sambo sendiri. Ini yang seperti menjadi kerajaan Polri sendiri di dalamnya seperti sub mabes lah ya ini yang sangat berkuasa," ujar Mahfud. 

Tak hanya itu, Mahfud MD juga menyinggung terkait 31 anggota kepolisian yang saat ini sudah ditahan. Ia juga telah meminta kepada pihak Polri agar segera menyelesaikan masalah ini agar tak berlarut-larut.

"Ini yang menghalang-halangi sebenarnya, kelompok ini yang jumlahnya 31 orang itu gitu yang sekarang udah ditahan dan ya saya sudah sampaikan ke Polri dan ini harus diselesaikan," lanjutnya.

Ada Tiga Klaster

Menko Polhukam ini juga meminta agar baik pihak yang merencanakan pembunuhan dan yang melakukan pembunuhan semuanya dihukum.

"Itu ada tiga cluster sebenarnya yang kasus Sambo itu satu pelaku itu ya yang merencanakan dan mengeksekusi langsung, nah ini yang kena tadi pasal pembunuhan berencana karena dia ikut melakukan ikut merencanakan dan ikut memberi pengamanan."

"Yang kedua yang bagian obstraktion of justice, ini tidak ikut dalam eksekusi tapi karena merasa Sambo yang koordinasi ini bekerja bagian obstraksi sama justice ini membuang barang, membuat rilis palsu dan macam-macam ini tidak ikut melakukan. Menurut saya kelompok satu dan dua ini tidak bisa kalau tidak dipidana."