Penanganan Kasus Brigadir J Diambilalih Bareskrim Polri, IPW: Momen Tepat Buka ke Publik

Jakarta - Penanganan Kasus Brigadir J Diambilalih Bareskrim Polri. Indonesia Police Watch (IPW) menanggapi pengambilalihan kasus Brigadir J adalah momen yang tepat untuk mengungkap misteri adu tembak di rumah Irjen Ferdy Sambo.

"Sudah saatnya Polri membuka dan menjelaskan kepada publik apa yang terjadi dalam insiden tersebut. Apalagi, peristiwa itu melibatkan anggota yang tergabung dalam Satuan Tugas Khusus (Satgassus) yang dibentuk oleh Kapolri," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso melalui pesan instan diterima di Jakarta, Minggu, (31/7/2022).

Berdasarkan penelusuran IPW, papar Sugeng, Brigadir Yosua dan Bharada Richard Eliezer (Bharada E) merupakan anggota Satgassus. Selain itu tempat kejadian perkara (TKP) juga berlangsung di rumah dinas Irjen Pol. Ferdy Sambo yang merupakan Kepala Satgassus Polri. 
 
"Oleh sebab itu, Kapolri harus tegas menangani kasus ini sesuai dengan perintah Presiden Jokowi untuk diproses hukum, terbuka, dan jangan ditutup-tutupi. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga," kata Teguh.

Menurut Teguh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit harus menegakkan Perkap Nomor 2 Tahun 2022, tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Polri, yang mana dalam kejadian ini Irjen Pol. Ferdy Sambo selaku atasan tidak melakukan kewajiban melaksanakan pengawasan melekat (waskat) sesuai dengan Pasal 9 Perkap Nomor 2 Tahun 2022.
 
"Dengan demikian, tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik," kata Sugeng.

Diberitakan sebelumnya, Mabes Polri menarik penanganan kasus Brigadir Yosua yang ditangani oleh Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri.

Alasan kasus ini ditarik ke Bareskrim Polri agar menjamin efektivitas dan efisiensi penyidikan. Bareskrim Polri akan menangani kasus ini bersama dengan tim khusus yang telah dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca Juga

Waketum PSI Laporkan Dua Mantan Rekan Kerjanya ke Polda Metro Jaya

"Penarikan untuk efektivitas dan efisiensi manajemen penyidikan dan mempercepat proses pembuktian secara ilmiah (SCI)," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo, Minggu, (31/7/2022).(pag/chm)