Survei Indopol: Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi Turun 6,51 Persen, Mayoritas Warga Jakarta

Jakarta - Hasil survei terbaru Indopol Survey & Consulting menunjukkan tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurun sekitar 6,51 persen.

Pada survei sebelumnya di bulan Januari 2022, tingkat kepuasan kinerja Jokowi berada di angka 72,93 persen, sedangkan saat ini hanya 66,42 persen.

Direktur Eksekutif Indopol Survey and Consulting Ratno Sulistiyanto mengatakan penurunan itu diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

"Pada kurun varian Delta tingkat kepuasan publik sangat turun, kemudian di varian Omicron. Namun, ketika tren Covid-19 semakin turun, tingkat kepuasannya justru menurun. Ini menjadi sebuah anomali gitu ya," ujar Ratno, dikutip Sabtu (16/7/2022).

Adapun warga yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi berada di wilayah DKI Jakarta di angka 48 persen, Jawa Barat 41,43 persen, dan Sumatera 37,69 persen.

Sementara yang menganggap puas terhadap kinerja Jokowi berada di wilayah Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua.

Baca Juga

PDIP Soal Wacana Revisi UU KPK: Jangan Karena Jokowi atau Abraham Samad

Faktor lain yang menyebabkan tingkat kepuasan Jokowi menurun yakni terkait penegakan hukum, penanganan kriminal, kerukunan hidup beragama, pemulihan ekonomi usai pandemi, penanggulangan kemiskinan, serta pelaksanaan demokrasi.

"Rapot merah masih dipegang oleh pemberantasan korupsi sekitar 53,74 persen, kemudian pembukaan lapangan kerja 52,28 persen, dan penanganan pengangguran kemiskinan 49,84 persen," beber Ratno.

Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi Melalui Para Menteri

Sementara itu, tingkat kepuasan warga terhadap kinerja Jokowi melalui para menterinya dalam menangani pemulihan ekonomi pasca pandemi sebesar 33,90 persen kategori tidak puas dan sangat tidak puas.

"Masih banyak program-program pemulihan ekonomi rakyat yang belum terlaksana optimal sehingga kondisi ekonomi rakyat masih buruk. Ini Jawaban mereka," kata Ratno.

"Kedua banyak program pemulihan ekonomi rakyat pascapandemi tidak tepat sasaran dan dikorupsi oleh oknum para pejabat," pungkasnya. (saa/put)