DPD RI Sahkan Beberapa Keputusan di Sidang Paripurna Ke-12

"DPD RI menggarisbawahi bahwa kehadiran UU Provinsi Papua Selatan, UU Provinsi Papua Tengah, dan UU Provinsi Papua Pegunungan adalah untuk melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar Orang Asli Papua, agar tidak termarginalkan, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya," ungkap Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi.

Sementara itu, Pelaksanaan tugas Komite II Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 ini adalah menyusun RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran serta perubahannya dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta perubahannya dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam serta perubahannya dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Pada masa reses nanti Komite II akan melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta perubahannya dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," tukas  Yorrys Raweyai.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni melaporkan hasil Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

"Pada masa reses Komite III akan melakukan inventarisasi materi terhadap Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya," ujar Senator DKI Jakarta tersebut.

Pada sidang itu, Komite IV melaporkan mengenai RUU Inisiatif tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pertimbangan DPD RI terhadap Calon Anggota BPK RI, Pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam RUU APBN Tahun 2023, dan Pertimbangan DPD RI terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021.

"Masa reses ini, Komite IV akan melaksanakan pengawasan UU dan program prioritas nasional di daerah, Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2021 tentang APBN 2022 tentang APBN Tahun 2022 serta Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan," ungkap Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto.