Solo - Persidangan sesi pertama Pertemuan Kedua Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG-2) G20, di Solo, Jawa Tengah Rabu (6/7/2022) menyoroti perlunya penguatan kerangka kerja untuk memperbaiki seluruh fungsi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), khususnya dalam negosiasi, pemantauan, dan sistem penyelesaian sengketa.

Hal ini dinilai perlu dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi WTO sebagai organisasi yang berperan besar dalam pembentukan peraturan perdagangan dunia. 

WTO bertekad untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral berbasis aturan yang non-diskriminatif, terbuka, adil, inklusif, dan transparan.

“Indonesia akan memimpin dalam mendorong kolaborasi melalui pembahasan semua isu prioritas dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai tujuan utama untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk semua dan memastikan tidak ada yang tertinggal,” kata Chair of TIIWG G20 yang juga Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono, di Solo, Kamis (7/7/2022).

Perdagangan dianggap sebagai alat yang penting bagi pertumbuhan, produktivitas, inovasi, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan pada suatu negara. Salah satu isu yang menjadi fokus dari WTO saat ini adalah pemulihan ekonomi global pascapandemi COVID-19. 

Sejak awal pandemi, beberapa anggota WTO, baik secara individu maupun kelompok, telah membuat pernyataan terkait komitmen untuk memastikan arus bebas perdagangan barang dan jasa penting untuk memerangi pandemi COVID-19.

WTO juga berperan aktif dalam pembentukan jalur kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendorong produksi dan distribusi vaksin ke berbagai negara. 

Peningkatan frekuensi pertemuan antardelegasi dari berbagai negara anggota WTO, menjadi salah satu upaya untuk mengatasi persoalan perdagangan yang sedang terjadi di dunia. 

Melalui pertemuan rutin yang lebih intens, diharapkan terjalin koordinasi dan pertukaran informasi terkait tren perdagangan internasional yang sedang terjadi.

“Reformasi yang kami maksud adalah Reformasi Kelembagaan termasuk reformasi dalam hal negosiasi, reformasi dalam hal penyelesaian sengketa, dan hal-hal lain seperti transparansi dan monitoring pada mekanisme dan proses dalam reformasi ini oleh para anggota," ujar Gabrielle Marceau, Penasihat di Divisi Urusan Hukum Sekretariat WTO.