News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Waspadai Rawan Kartelisasi, Mahasiswa Sebut Akan Ada Persatuan Rakyat Tumbangkan Rezim Oligarki pada Pilpres 2024

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyebut Waspadai Rawan Kartelisasi, Persatuan Rakyat Tumbangkan Rezim Oligarki pada Pilpres 2024
Selasa, 21 Juni 2022 - 23:17 WIB
Ilustrasi Pemilu
Sumber :
  • Istimewa

"Hanya persatuan rakyat lah yang akan mengakhiri kekuatan oligarki di panggung politik tanah air. Secara otomatis, rakyat akan mengakhiri produk undang-undang yang menguntungkan kelompok oligarki-kapitalis seperti revisi UU KPK, UU Minerba, dan Omnibus Law Ciptaker saat ini," jelas Hasnu.

Selanjutnya, kata Hasnu, rakyat harus mengalihkan suaranya kepada capres non-oligarki. Kalau tidak ada capres non-oligarki, rakyat berhak untuk tidak memilih. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hasnu melanjutkan, publik harus lebih cerdas saat Pilpres mendatang, melihat latar belakang, kapasitas, dan prestasi para capres yang akan berlaga di pemilu 2024. 

"Jika yang tampil dan terpilih adalah sosok-sosok capres dengan hanya modal pencitraan dan dari hasil manipulasi oligarki-kapitalis melalui lembaga survei berbayar, framing media, buzzer bayaran, maka apa yang bisa diharapkan bagi masa depan bangsa ini?," ujar Hasnu. 

Rakyat harus sadar, kata Hasnu, sesungguhnya, Pemilu itu momentum yang tepat bagi rakyat di negeri ini agar melakukan evaluasi, suksesi, memberikan hukuman, dan proyeksi atas masa depan negeri ini. Rakyat harus bersatu, rakyat harus berdaulat dalam menyonsong tatanan perubahan dan peradaban bangsa ke arah yang lebih beradab. 

"Pemilu 2024, rakyat harus berani untuk melawan. Kemudian, rakyat bisa memberi hukuman keras kepada parpol pada saat Pilpres dan Pileg. Jangan memberi suara kepada parpol yang mendukung capres dan caleg oligarki," tegas Hasnu. 

Ia mengatakan, rakyat harus khawatir dengan masa depan demokrasi di Indonesia ketika eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah berkartel. 

"Sekarang terbukti, tidak ada oposisi, tidak ada suara kritis, di ruang publik terjadi pembungkaman dengan cara-cara baru terutama memanfaatkan pasukan cyber. Bagaimana mungkin konsolidasi demokrasi dapat berjalan?," jelas Hasnu. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Padahal, jelas Hasnu, suara rakyat adalah suara Tuhan (Vox Populi Vox Dei). Mari tunjukkan kekuatan rakyat yang sebenarnya. 

Kedepan, tambah Hasnu, rakyat mengharapkan pemimpin bangsa yang besar ini harus memenuhi unsur terpenting, yakni berkarakter, berkompeten, berkapasitas dan visioner. Maka kita semua yakin, Indonesia 2024 menuju era kebangkitan, era perubahan, dan era demokratis.(PPK)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta seluruh aduan warga melalui aplikasi JAKI harus ditanggapi serius dan tidak dimanipulasi dengan foto Artificial Intelligence (AI).
Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Namun, tidak semua AC mampu memberikan dampak positif bagi kesehatan. Pemilihan yang kurang tepat justru bisa memperburuk kondisi, seperti udara terlalu kering atau sirkulas

Trending

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Seorang pemain Timnas kembali menjadi warga negara Belanda setelah terseret konflik paspor di Eredvisie. Penyerang Heerenveen itu akan kembali bermain pekan ini
Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain naturalisasi timnas berbondong-bondong kembali jadi Warga Negara Belanda setelah kasus paspor meledak di Liga Belanda dalam beberapa pekan terakhir.
Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa saat ini dirinya sedang menggodok program kredit angkot listrik yang bisa diikuti oleh para sopir angkot di Jawa Barat.
Selengkapnya

Viral