PB PMII Sinyalir Ada Kekuatan Oligarki Jelang Pilpres 2024

Jakarta - Kekuatan politik jelang Pilpres 2024 disinyalir adanya kekuatan oligarki yang menguasai. Ada indikasi kekuatan kartel yang memegang kekuatan politik Indonesia.

Wasekjen PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM, Hasnu mengkhawatirkan jika bidak catur Pilpres 2024 diatur oleh kekuatan oligarki. Hasnu mengatakan sederhana oligarki itu dapat dipahami sebagai segelintir orang yang memiliki sumber daya ekonomi atau kapital dan sumber daya politik yang akan mengalahkan kekuatan partisipatif (demokrasi).  

"Oligark, biasanya menggunakan strategi kartel untuk mengkooptasi negara melalui interpenetrasi kolutif demi mempertahankan posisi sosial ekslusifnya seperti menjelang Pilpres 2024," jelas Hasnu kepada wartawan, Senin (20/06)

Menurut Hasnu, PB PMII mencatat ada dua persoalan pokok yang menghantui kehidupan demokrasi. Baginya dua persoalan itu adalah oligarki dan polarisasi. Ini perlu di evaluasi jika ingun pengelolaan demokrasi Indonesia tidak sebatas rutinitas dan administrasi tetapi menjadi demokrasi substansial yang memposisikan masyarakat sebagai subjek.

Seharusnya, kata Hasnu, sudah saatnya pemerintah dan partai politik memiliki political will terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Masyarakat perlu memahami apa yang menjadi kepentingan publik dalam pelaksanaan agenda-agenda politik baik nasional maupun daerah. 

Sehingga bisa membedakan mana visi dan mana pencitraan, mana kata-kata dan mana yang menjadi tindakan nyata dalam menciptakan perubahan.

"Memposisikan demokrasi sebagai sebuah sistem yang mengarusutamakan partisipasi dan kesadaran publik akan bisa menghancurkan dominasi kelompok oligarki," pungkas Hasnu. 

Hasnu mengungkapkan, kita semua sadar bahwa demokrasi telah di kooptasi oleh kelompok oligarki. Bisa jadi popularitas dan elektoral yang akhir-akhir ini di suguhkan oleh lembaga survei adalah menu oligarki yang dikemas untuk membangunan persepsi publik.

Persoalan lain, kata Hasnu, terjadi pemberangusan kebebasan sipil, ambang batas pencalonan (PT), berbagai pelanggaran HAM dan ‘illiberal democracy’.

Untuk mengembalikan cita-cita reformasi politik yang diperjuangkan mahasiswa, Hasnu menyarankan perlu adanya gerakan publik  yang bersatu untuk merebut demokrasi dan menyingkirkan kaum oligarki. 

Hasnu mengatakan, upaya tersebut mesti terjadi sebelum Pemilu 2024 karena agenda Pemilu ke depan tidak boleh melahirkan sistem demokrasi palsu atau demokrasi oligarkis, sebagaimana yang berjalan saat ini di mana rakyat tidak berdaulat. 

“Konkretnya, pemerintah harus dipaksa mengawasi secara ketat pelaksanaan pemilu demokratis, menumbangkan demokrasi oligarkis, kemudian melakukan reformasi agraria secara total, komitmen terhadap agenda pemberantasan korupsi dan supermasi hukum, dan mendorong keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.(PP)