Jakarta - Disisa masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto diharapkan agar menuntaskan kebijakan performa agraria.
Hal itu disampaikan oleh Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof Kurnia Warman.
"Setidaknya ada dua tugas utama, satu menuntaskan reforma agraria, dan dua menyelesaikan administrasi pengakuan tanah ulayat dan tanah milik bersama masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia," ujar Kurnia Waran saat dihubungi Rabu (15/6/2022).
Presiden Joko Widodo melanyik mantan Panglima TNI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto dan Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebagai Menteri dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Jokowi membeberkan alasannya memilih Hadi Tjahjanto adalah karena latar belakang sebagai Panglima TNI yang memiliki pengalaman dalam penguasaan wilayah geografis Indonesia.
Presiden meminta Menteri ATR/kepala BPN agar segera menyelesaikan permasalahan sengketa lahan dan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Pengamat pertanahan dari Konsorsium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin mengatakan bahwa pergantian Menteri ATR/Kepala BPN menandakan perlunya ada percepatan reforma agraria.
Load more