Menteri Hadi Tjahjanto Diharapkan Tuntaskan Reforma Agraria

Jakarta - Disisa masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto diharapkan agar menuntaskan kebijakan performa agraria.

Hal itu disampaikan oleh Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof Kurnia Warman.

"Setidaknya ada dua tugas utama, satu menuntaskan reforma agraria, dan dua menyelesaikan administrasi pengakuan tanah ulayat dan tanah milik bersama masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia," ujar Kurnia Waran saat dihubungi Rabu (15/6/2022).

Presiden Joko Widodo melanyik mantan Panglima TNI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto dan Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebagai Menteri dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Jokowi membeberkan alasannya memilih Hadi Tjahjanto adalah karena latar belakang sebagai Panglima TNI yang memiliki pengalaman dalam penguasaan wilayah geografis Indonesia.

Presiden meminta Menteri ATR/kepala BPN agar segera menyelesaikan permasalahan sengketa lahan dan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Baca Juga

Istana Tegaskan Tak Ada Rencana Revisi UU KPK, CPI Turun Disebut PR Sistemik

Pengamat pertanahan dari Konsorsium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin mengatakan bahwa pergantian Menteri ATR/Kepala BPN menandakan perlunya ada percepatan reforma agraria.

Ia juga mengaku setuju jika Hadi Tjahjanti memiliki kemampuan dalam memahami wilayah geografis Indonesia, namun Iwan menekankan Hadi perlu memahami lebih lanjut tentang konflik lahan yang terjadi.

"Pengalamannya secara penguasaan geografis tentu ada, penguasaan soal konflik lahan tentu tidak ada, apalagi persoalannya sangat berbeda dan cara menanganinya," kata Iwan.

Dalam keterangannya, Hadi Tjahjanto berkomitmen akan menyelesaikan realisasi sertifikasi tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan sertifikat milik rakyat yang sampai saat ini sudah terealisasi sebanyak 81 juta (bidang). Target yang ingin kita capai 126 juta sertifikat," kata Menteri Hadi Tjahjanto saat ditemui usai Acara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Ia juga berkomitmen merealisasikan target sertifikasi sampai 126 juta bidang tanah di 2021 bersama dengan Raja Juli Antoni.