Badan Pangan Nasional Imbau Setiap Daerah Taat Aturan Distribusi Sapi

"Ada Kementerian yang berwenang, Kementerian Pertanian, kemudian ada teman-teman di Direktorat Jendral PKH, beliau semua kan sudah membuat aturan yang cukup rigid ya. Nah itu harus kita taati sama-sama. Dan imbauan ini juga kepada seluruh dinas-dinas yang ada di 514 kabupaten kota," kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di sela peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia (PHKPS) 2022 di IPB International Convention Centre (IICC), Selasa.

 

Arief menjelaskan penyekatan maupun pengecekan kendaraan yang membawa hewan ternak antara lain sapi, kerbau, kambing dan domba adalah langkah pencegahan atau preventif untuk menekan penyebaran PMK.

 

Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko semua daerah peternak maupun penggemukan sapi banyak hewan ternaknya tercampur dengan sapi yang terkena PMK.

 

Penyakit tersebut cepat sekali menular pada hewan berkuku belah yang menyebabkan panas tinggi, luka pada rongga mulut sapi seperti sariawan dan di sela kukunya.

 

Jika langkah penutupan akses sementara daerah sentra ternak atau penggemukan sapi tidak dilakukan, kata Arief, maka risiko pasokan daging sapi pun bisa semakin bermasalah dan membahayakan bagi perekonomian dan kesehatan hewan tersebut secara luas.

 

"Mereka dinas-dinas dan peternak harus ikut aturan dari teman-teman Kementan, khususnya di Direktorat PKH," tegasnya.

 

Arief menyampaikan bahkan di luar negeri imbauan untuk memusnahkan hewan berkuku belah yang terkena PMK banyak dilaksanakan untuk memutus mata rantai penyakit tersebut lebih cepat.

 

Di dalam negeri, pemerintah pengatur pengetatan distribusi sapi hidup karena sedang ada serangan PMK menjelang Idul Adha 1443 Hijriah ini.

 

Beberapa daerah pemasok sapi hidup terpaksa aksesnya ditutup sementara untuk menghentikan penyebaran PMK, khususnya untuk wilayah Jakarta, Bandung Raya dan sekitarnya, yakni Banten biasa mendapat suplai sapi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah karena sekarang sedang marak diserang PMK.