Orasinya Disebut Lawan Kebijakan Soal Izin Tambang, Bupati Bogor Akhirnya 'Tunduk' ke Gubernur Dedi Mulyadi
- tim tvOnenews.com
Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi memilih melakukan penutupan sementara lokasi tambang yang berada di Parungpanjang, Kabupaten Bogor.
Namun penutupan sementara aktivitas tambang di Parungpanjang oleh KDM menuai polemik terkhusus kebijakan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Pasalnya, Bupati Bogor, Rudy Susmanto sempat meminta Pemprov Jabar membuka kembali aktivitas tambang di wilayahnya yang telah mengantongi izin operasional.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rudy kala dirinya menemui masyarakat yang berdemo terkait permintaan pembukaan aktivitas tambang yang ditutup sementara oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi pada Senin (4/5/2026).
- Kolase Antara/M Fikri Setiawan & Tangkapan layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel
"Kami meminta kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bantu masyarakat Bogor, buka kembali tambang yang berizin," kata Rudy saat berorasi di hadapan massa pendemo.
Lantas orasi dari Rudy justru menuai polemik hingga disebut melawan kebijakan dari Pemprov Jabar di bawah pimpinan Dedi Mulyadi.
Ia mengutarakan jika aksinya di hadapan pendemo itu hanya berupa menerima aspirasi dari massa.
“Saat itu warga hanya ingin ditemui oleh bupati. Karena itu saya tidak ingin masyarakat saya berbenturan dengan pihak lain. Kondusivitas penting untuk kita jaga bersama,” kata Rudy, Sabtu (9/5/2026).
Rudy menekankan jika kewenangan pemeberian izin ataupun penutupan aktivitas tambang merupakan wewenang dari Pemprov Jabar.
Karenanya, ia mengaku jika orasinya tersebut tak memiliki niat untuk melawan kebijakan dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
“Intinya tidak ada niat sedikit pun untuk melawan gubernur atau siapa pun,” ungkapnya.
Diketahui, Dedi Mulyadi secara tegas menolak membuka kembali aktivitas tambang di Parungpanjang, Kabupaten Bogor tersebut.
Dedi Mulyadi mengaku jika penutupan operasional tambang tersebut ditujukan untuk memberi kenyamanan bagi warga Kabupaten Bogor.
Pasalnya, kata Dedi Mulyadi, aktivitas truk tambang di jalan umum telah menyebabkan banyak kecelakaan hingga jatuhnya korban jiwa dari warga setempat.
"Kalau tambang dibuka sekarang, jalannya mau lewat mana? Pasti lewat Parungpanjang lagi. Nanti masyarakat di sana demo lagi. Saya harus mengambil jalan tengah. Fokus kita adalah memastikan anak sekolah, pekerja kantor, dan pedagang di sana bisa berpergian dengan nyaman," kata Dedi Mulyadi.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi mengakui jika Pemkab Bogor telah berulang kali memintanya untuk melakukan pertemuan dengan pengusaha tambang.
Namun, Dedi Mulyadi mengaku belum memenuhi permintaan tersebut dalam upaya menghindari konflik kepentingan.
"Saya belum memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas. Seluruh keputusan harus dilakukan berdasarkan sistem, bukan sekedar pertemuan informal. Kita harus ingat, yang disebut bekerja di sektor tambang itu tidak semuanya pekerja kasar. Ada juga yang hanya berdiri di jalan minta setoran, ada aktivisnya juga," jelas KDM.(raa)
Load more