Pemilik Mobil Listrik di Jabar Gigit Jari? Dedi Mulyadi Tegaskan Tetap Harus Bayar Pajak karena Alasan Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), memastikan bahwa kendaraan berbasis listrik di wilayahnya tidak akan dibebaskan dari pajak. 

Kebijakan ini diambil demi menjaga kelangsungan pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan jalan raya di seluruh Tanah Pasundan.

Meski teknologi listrik dikenal ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi, Dedi Mulyadi menekankan bahwa kendaraan-kendaraan tersebut tetap menggunakan fasilitas umum yang dibiayai oleh negara. 

Oleh karena itu, kontribusi pemilik kendaraan tetap diperlukan melalui skema pajak.

"Harapan saya adalah pajaknya tetap untuk kontribusi daerah. Kan motor dan mobil menggunakan jalan," tutur Dedi Mulyadi saat memberikan keterangan di Bandung, Selasa (21/4).

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga saat ini masih menjadi sumber pendapatan krusial bagi stabilitas fiskal daerah. 

Baca Juga

Rakor Pembina Samsat 2026, Jasa Raharja Tekankan Modernisasi Pelayanan

Jika sektor ini dihilangkan, ia khawatir Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan kehilangan kekuatan finansial untuk membiayai berbagai proyek pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Lebih lanjut, ia memperingatkan adanya risiko fatal jika kebijakan penghapusan pajak kendaraan dilakukan secara gegabah, terutama jika dibarengi dengan keterlambatan dana bagi hasil dari pusat.

"Jika pajak kendaraan bermotor dihilangkan dan dana bagi hasil pajak juga mengalami penundaan, kami akan kesulitan untuk membangun Jawa Barat," ungkapnya.

Sebagai kompensasi atas penarikan pajak tersebut, Dedi berjanji akan terus meningkatkan kualitas infrastruktur di Jawa Barat. 

Menurutnya, masyarakat tidak akan merasa keberatan membayar pajak selama mereka bisa menikmati jalanan yang mulus dan fasilitas publik yang prima.

Tak hanya fokus pada penarikan pajak, Pemprov Jabar juga melakukan revolusi birokrasi untuk memudahkan warga. 

Salah satu langkah berani yang diambil adalah penyederhanaan syarat administratif kendaraan. Kini, warga tidak lagi diwajibkan menyertakan KTP pemilik pertama saat melakukan pengurusan surat-surat kendaraan.

Melalui strategi ini, Dedi Mulyadi berharap adanya keseimbangan antara dukungan terhadap teknologi hijau dan keberlangsungan pendanaan pembangunan daerah agar Jawa Barat tetap bisa bersaing di masa depan. (ant/dpi)