Komisi VII Soroti Upaya Pemerintah Substitusi Plastik Impor: Momentum Hilirisasi atau Sekadar Wacana?

Jakarta, tvOnenews.com - Upaya pemerintah mengurangi ketergantungan plastik impor mulai didorong lewat pemanfaatan bahan baku lokal seperti rumput laut dan singkong untuk kebutuhan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 

Menurut Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Gandung Pardiman, langkah ini dinilai bukan sekadar solusi biaya, tetapi juga peluang besar bagi hilirisasi komoditas dalam negeri.

Gandung menyatakan dukungan terhadap inisiatif Menteri UMKM, Maman Abdurrahman dalam mendorong penggunaan bahan baku lokal sebagai pengganti plastik impor.

“Saya sangat mendukung langkah konkret Menteri Maman. Ini bukan hanya soal efisiensi biaya produksi UMKM, tapi juga soal kedaulatan ekonomi. Kenapa kita impor plastik mahal kalau rumput laut dan singkong kita melimpah?” ucap Gandung dikutip Senin (20/4/2026). 

Ia menyoroti harga biji plastik impor yang kini mencapai Rp28.000 hingga Rp35.000 per kilogram. 

Menurutnya, kondisi ini seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk beralih ke bahan baku lokal yang lebih murah sekaligus memberi nilai tambah bagi petani dan nelayan.

Baca Juga

Dari Tunai ke Teknologi Digital: Apakah Voucher Digital Bisa Jadi Peluang Baru UMKM di Indonesia?

“Ini momentum untuk hilirisasi komoditas lokal. UMKM kemasan, kuliner, dan retail bisa beralih ke bioplastik singkong atau rumput laut. Pemerintah harus hadir dengan insentif mesin, pelatihan, dan jaminan pasar,” papar dia.

Gandung juga mendorong kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Perindustrian dan BRIN, guna mempercepat riset, standardisasi, hingga sertifikasi produk bioplastik lokal agar mampu bersaing.

“Kalau UMKM berdaya dengan bahan baku lokal, petani sejahtera, impor turun, lingkungan terjaga. Ini yang disebut kemaslahatan. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar semua sumber daya dalam negeri dimanfaatkan maksimal untuk daya saing industri nasional,” ujarnya.

Ia berharap program substitusi ini masuk dalam skema Program Strategis Nasional dan mendapat dukungan pembiayaan murah dari LPDB-KUMKM agar UMKM bisa segera bertransformasi dan naik kelas.

Seperti diketahui, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan lonjakan harga dan kelangkaan plastik mendorong pemerintah mencari alternatif bahan baku, termasuk dari singkong, rumput laut, hingga bambu.

Maman menjelaskan, kenaikan harga plastik tak lepas dari gangguan rantai pasok global akibat konflik geopolitik, khususnya di jalur distribusi utama bahan baku plastik.

"Nafta yang menjadi bahan baku utama plastik sebagian besar berasal dari negara-negara Timur Tengah. Kondisi konflik geopolitik ini menghambat distribusi nafta dan mendorong kenaikan harga plastik secara signifikan," ujarnya, Kamis (9/4).

Ia menyebut ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik masih tinggi, mencapai 55 persen. 

Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen distribusi melewati jalur Selat Hormuz yang saat ini terdampak konflik, sehingga pasokan menjadi terganggu dan biaya produksi meningkat.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada pelaku usaha, terutama UMKM di sektor makanan dan minuman yang masih sangat bergantung pada kemasan plastik.

Data industri menunjukkan kelangkaan bahan baku telah menekan kapasitas produksi plastik, bahkan menyebabkan sebagian lini produksi terhenti. 

Di tingkat pelaku usaha kecil, tekanan biaya ini berujung pada penurunan omzet hingga sekitar 50 persen.

Menghadapi situasi tersebut, pemerintah menyiapkan langkah jangka pendek dengan membuka alternatif pasokan bahan baku dari negara-negara di luar kawasan konflik, seperti Afrika, India, dan Amerika. 

Langkah ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan produksi dalam waktu dekat.

Di sisi lain, Maman juga menyiapkan strategi jangka panjang dengan mendorong penggunaan bahan baku alternatif berbasis sumber daya lokal.

"Ini bukan hanya solusi atas krisis pasokan, tetapi juga peluang untuk membangun industri hijau berbasis potensi lokal," kata dia lebih lanjut.

Ia menambahkan bahan seperti rumput laut dan singkong sebenarnya telah mulai dimanfaatkan sebagai bahan baku bioplastik. 

Namun, keterbatasan permintaan membuat biaya produksi masih relatif tinggi.

"Jika kebijakan diarahkan untuk memperkuat substitusi bahan baku dari nafta ke rumput laut, maka permintaan akan tumbuh dan biaya produksi dapat ditekan," ujarnya.

Menurut Maman, pengembangan bahan baku alternatif tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi UMKM dan memperkuat ekosistem industri berbasis sumber daya domestik.

Sejumlah pelaku usaha kecil bahkan telah memproduksi plastik berbasis rumput laut dan menembus pasar ekspor. (rpi/muu)