Konflik Papua Memanas, Komnas HAM Soroti Hak Dasar Warga, Minta Dialog Damai

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti berlarutnya konflik dan kekerasan di Papua yang berdampak langsung pada warga sipil. 

Anggota Komnas HAM sekaligus Koordinator Tim Papua, Atnike Nova Sigiro, menegaskan situasi HAM di Papua masih menghadapi tantangan serius. Mulai dari korban jiwa hingga terganggunya pemenuhan hak dasar.

“Perhatian Komnas HAM utamanya adalah terkait dengan pemenuhan, penghormatan, dan pelindungan HAM di Papua. Kekerasan dan konflik bersenjata menimbulkan dampak seperti korban jiwa dan luka, terbatasnya pemenuhan akses hak dasar seperti ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, maupun gelombang pengungsi internal,” kata Atnike dalam forum lintas kementerian dan lembaga, dikutip Jumat (17/4/2026). 

Forum yang digelar di Jakarta itu menjadi ruang evaluasi atas situasi terkini, termasuk temuan dalam laporan 2025 yang menunjukkan konflik bersenjata masih berlangsung dan memicu meningkatnya jumlah pengungsi internal.

Selain itu, menurut pandangan Atnike, persoalan lain seperti proyek strategis nasional, pembentukan daerah otonomi baru, hingga konflik sumber daya alam turut memperumit kondisi HAM di Papua.

Untuk mengatasi konflik ini agat tidak terus berlarut, Atnike mendorong penguatan koordinasi hingga dialog damai sebagai jalan penyelesaian.

Baca Juga

Rayakan Hari Kartini di Sorong, Wapres Gibran Traktir 100 Mama Papua Belanja Kebutuhan Pokok

Dalam kesempatan sama, Anggota Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab menekankan, koordinasi lintas sektor tidak boleh berhenti pada diskusi semata, tetapi harus diikuti langkah konkret, terutama dalam penegakan hukum.

“Penegakan hukum dan keterbukaan dalam penanganannya menjadi penting juga dalam penanganan peristiwa-peristiwa di Papua. Hal ini dapat menjadi momen dalam mengupayakan kepercayaan masyarakat Papua,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Putu Elvina menyoroti pentingnya komunikasi terbuka antara lembaga negara dalam merespons situasi Papua.

“Komnas HAM terbuka untuk membicarakan intervensi berbagai kementerian dan lembaga sehingga upaya rekan-rekan dapat kami ketahui agar dapat mengkomunikasikan berbagai kebutuhan penanganan peristiwa di Papua,” kata Putu.

Dalam forum tersebut, salah satu poin utama yang mengemuka adalah urgensi mendorong dialog damai sebagai solusi jangka panjang di tengah kompleksitas konflik.

Peserta juga menyoroti pentingnya jaminan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, termasuk keamanan bagi tenaga medis dan pendidik di wilayah terdampak.