Menkes Bongkar Ketidaktepatan Data BPJS, Subsidi Ternyata Dinikmati Kelompok Mampu

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menemukan fakta mengejutkan dalam penyaluran subsidi iuran BPJS Kesehatan. Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengungkap adanya ketidaktepatan sasaran dalam jumlah besar, bahkan hingga dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

Temuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Rabu (15/4/2026). Pemerintah pun bersiap melakukan pembenahan menyeluruh terhadap data penerima bantuan agar subsidi benar-benar tepat sasaran.

Data Tunggal BPS Jadi Acuan Nasional

Budi menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar seluruh data sosial dirapikan dan disatukan dalam satu sumber utama, yakni Badan Pusat Statistik (BPS).

Langkah ini dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih data dan memastikan bantuan sosial, termasuk subsidi BPJS, hanya diberikan kepada masyarakat yang berhak.

“Presiden menginginkan data ini dirapikan dan bersumber satu dari BPS. Seluruh kementerian dan lembaga sepakat menggunakan basis data yang sama,” ujar Budi.

Baca Juga

Menkes Budi Gunadi Sadikin Tegas: Banyak Warga “Libur” Minum Obat Saat Lebaran, Ini Pemicu Lonjakan Pasien

Dengan sistem data tunggal ini, pemerintah berharap tidak ada lagi perbedaan data antarinstansi yang selama ini berpotensi menimbulkan kesalahan penyaluran bantuan.

Lebih dari 50 Persen Penduduk Disubsidi

Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah penduduk Indonesia mencapai 289,06 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 140,32 juta jiwa atau 50 persen masuk dalam kategori masyarakat menengah ke bawah (desil 1 hingga 5).

Namun, jumlah peserta BPJS yang iurannya dibayarkan pemerintah justru mencapai 159,1 juta orang—lebih dari separuh populasi nasional.

“Artinya, lebih dari 50 persen penduduk Indonesia sudah dibayarkan iurannya oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah,” jelas Budi.

Rincian Peserta BPJS Bersubsidi

Budi merinci komposisi peserta BPJS yang mendapatkan subsidi pemerintah sebagai berikut:

• 96 juta peserta PBI dari Kementerian Kesehatan

• 48,9 juta peserta PBPU dari pemerintah daerah

• 13,6 juta peserta lainnya disubsidi bersama pusat dan daerah

Besarnya angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjamin akses kesehatan. Namun di sisi lain, juga membuka celah kesalahan dalam penentuan penerima manfaat.

Subsidi Ternyata Ikut Dinikmati Orang Kaya

Setelah dilakukan konsolidasi data dengan BPS, pemerintah menemukan adanya anomali signifikan. Subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, ternyata juga dinikmati oleh kelompok kaya.