Dedi Mulyadi Senang Adanya Kebijakan WFH, Ini Dampaknya bagi Jawa Barat

tvOnenews.com - Kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menunjukkan dampak signifikan. 

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai langkah ini tidak hanya relevan dengan kondisi saat ini, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang untuk menekan pengeluaran birokrasi sekaligus mendorong efisiensi anggaran daerah.

Dalam keterangannya di Cirebon, Kamis (2/3/2026), Dedi menjelaskan bahwa penerapan WFH di lingkungan Pemprov Jabar sejatinya bukan kebijakan baru. 

Program tersebut bahkan telah dijalankan jauh sebelum adanya penguatan dari pemerintah pusat.

Sumber :

• ANTARA/Fathnur Rohman

“WFH di Jabar itu kan sudah berlangsung lama dan sudah berjalan. Jadi kalau hari ini ada penguatan dari pemerintah pusat, ya kita lebih senang,” ujar Dedi Mulyadi, dilansir dari Antara News.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Minta Maaf Sudah Ingkar Janji? Karyawan Kebun Binatang Bandung Malah Terharu, Begini Faktanya

Menurutnya, sistem kerja fleksibel ini sudah berjalan sekitar enam bulan terakhir dan menjadi bagian dari transformasi pola kerja di lingkungan pemerintahan daerah.

Tak hanya fokus pada internal birokrasi, Pemprov Jabar juga mendorong perubahan gaya hidup masyarakat. 

Salah satunya dengan mengajak pelajar untuk berjalan kaki ke sekolah serta mengurangi penggunaan kendaraan bermotor.

“Kita dari dulu udah mengajak anak-anak ke sekolah jalan kaki. Kemudian tidak bawa kendaraan bermotor,” katanya.

Sumber :

• YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL

Dedi menegaskan bahwa kebijakan ini memiliki dua tujuan utama, yakni meningkatkan efisiensi di dalam pemerintahan serta menekan konsumsi energi.

Dari sisi internal, penerapan WFH dinilai mampu memangkas biaya operasional yang selama ini cukup besar. 

Pengeluaran untuk kebutuhan seperti listrik, air, dan internet dapat ditekan sehingga anggaran bisa dialihkan ke sektor yang lebih produktif.

“Yang pertama, dari sisi internal pemerintah, itu menurunkan biaya produksi pemerintah,” ucapnya.

Ia menyebutkan, efisiensi tersebut membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan.

Sumber :

• ANTARA/Fathnur Rohman