Terobosan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Permudah Lapor Rumah Tak Layak Huni Lewat Aplikasi Dipuji Menteri PKP

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM) kembali membuat gebrakan baru. Terobosannya mendapat sorotan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara).

Dedi Mulyadi menyampaikan terobosannya dalam pertemuan informal. Ia bersama Menteri PKP serta sejumlah pimpinan daerah di Jabar membahas beberapa program strategis di sebuah rumah makan di kawasan Cikini, Selasa (31/3/2026).

Program strategis dibahas Dedi Mulyadi dan Menteri Ara, di antaranya bedah rumah, pembangunan rumah subsidi, hingga pengembangan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Dalam pertemuan itu, KDM sapaan akrabnya, menanggapi sejumlah gebrakan dari Kementerian PKP. Ia lebih menyoroti program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai terobosan barunya.

"Di Jabar, selama ini untuk mendapatkan bantuan Rutilahu sulit kalau tidak punya akses ke pemerintah, kemudian tidak punya akses politik," ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).

Dedi Mulyadi Siapkan Aplikasi Khusus Lapor Rumah Tidak Layak Huni

Baca Juga

Dedi Mulyadi Tegur Keras Kontraktor, Gedung Proyek Memakan Jalan Provinsi dan Belum Miliki IMB: Bapak Pelit

Sumber :

• Youtube Kang Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi menjelaskan, warga Jabar yang kurang mampu selama ini mengalami kendala. Kata dia, mereka kesulitan melaporkan RTLH atau Rutilahu kepada pemerintah.

Kebutuhan renovasi rumah harus melalui alur birokrasi. Untuk mengakses program ini, mereka wajib melewati usulan dari kepala desa hingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Selain itu, kendala birokrasi juga menjadi penyebabnya. Maka dari itu, KDM menginginkan adanya aplikasi khusus melancarkan warga melaporkan rumah tidak layak huni.

Ia menjelaskan, kehadiran aplikasi tersebut memiliki tujuan yang sangat bermanfaat. Nantinya warga dapat memotong alur pengajuan dengan simpel dan tidak ribet dari sebelumnya.

Melalui aplikasi khusus, masyarakat, tetangga hingga aktivis media sosial bisa langsung verifikasi usulan RTLH.

Mantan Bupati Purwakarta itu menambahkan, gebrakan ini menjadi bagian agar mereka mempunyai akses memperoleh bantuan bedah rumah secara merata.

"Sekarang ini di Jawa Barat akan melopori dengan Pak Menteri. Warga bisa mengakses langsung melalui tokoh perorangan untuk mendaftarkan rumah tidak layak huni untuk menjadi bagian dari rencana pembangunan rumah," terangnya.