Surat Edaran Picu Kepanikan Antrean BBM Mengular di Kalbar, Mendagri Tito Buka Suara
- tvonenews.com/Abdul Gani Siregar
Jakarta, tvOnenews.com — Lonjakan antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kalimantan Barat ternyata bukan semata soal distribusi, melainkan dipicu kepanikan publik akibat kebijakan pembatasan.
Pemerintah pusat pun langsung turun tangan setelah situasi dinilai berpotensi memperparah krisis kepercayaan masyarakat terhadap ketersediaan BBM.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, antrean panjang terjadi di berbagai daerah seperti Pontianak, Singkawang, hingga Bengkayang. Namun, kondisi tersebut justru memburuk setelah dua pemerintah daerah menerbitkan surat edaran pembatasan pembelian BBM.
Alih-alih meredam antrean, kebijakan tersebut malah memicu reaksi berantai di masyarakat yang menafsirkan adanya potensi kelangkaan.
“Untuk mengurangi antrean, maka dua kepala daerah ini mengeluarkan suara edaran dan membatasi pengisian BBM sejumlah tertentu. Yang terjadi, diterjemahkan, ‘oh berarti ini BBM akan kurang,’ gitu. Akhirnya malah makin panjang. Nah, dengan dasar itu, terjadi panic buying malah,” kata Tito di depan Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).
Fenomena panic buying ini memperparah kondisi di lapangan, di mana masyarakat berbondong-bondong mengisi BBM dalam jumlah besar. Menyadari dampak kebijakan tersebut, Tito langsung menginstruksikan pencabutan surat edaran dan meminta pemerintah daerah memberikan klarifikasi kepada publik.
“Karena adanya panic buying itu, saya segera menghubungi mereka untuk mencabut. Mencabut suara edaran. Ya, begitu dicabut, dan berikan penjelasan ke publik bahwa stok BBM gas semua aman, cukup, masyarakat nggak perlu khawatir. Itu yang perlu disampaikan ke publik,” sebut Tito.
Di sisi lain, pemerintah memastikan pasokan energi tetap aman. Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho menegaskan bahwa distribusi BBM telah diperkuat sejak menjelang Lebaran.
Sejak malam takbiran 20 Maret 2026, suplai BBM ke SPBU di wilayah Kalimantan Barat ditingkatkan, bahkan sejumlah SPBU di Pontianak dioperasikan selama 24 jam untuk mengurai kepadatan.
“Pemerintah, sebagaimana arahan Bapak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menjamin ketersediaan stok dan distribusi BBM, khususnya oleh Pertamina Patra Niaga terus dijaga ketahanannya. Monitoring kualitas juga rutin dilakukan, dan hasilnya sesuai standar Pemerintah, sehingga diharapkan masyarakat merasa aman dan nyaman. BPH Migas juga mengapresiasi kinerja seluruh Perwira Pertamina yang siaga 24 jam untuk mengamankan stok dan distribusi BBM,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Dari sisi operasional, Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi berjalan normal, meski antrean masih terjadi di beberapa titik.
Sales Area Manager Kalimantan Barat Widhi Tri Adhi Hidayat menyebut kondisi di sejumlah daerah mulai membaik.
“Kondisi antrean di berbagai SPBU di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya sudah normal, sementara di Kabupaten Mempawah, Kabupaten Singkawang, dan Kabupaten. Bengkayang dalam kondisi sedang, sementara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Landak masih terus diupayakan untuk mengurangi antrean yang masih relatif padat,” tutur Widhi.
Data penyaluran menunjukkan adanya lonjakan konsumsi signifikan selama periode Satgas 9–22 Maret. Rata-rata distribusi bensin jenis Pertalite dan Pertamax Series mencapai 2.749 kiloliter per hari atau naik 19,8 persen dari kondisi normal, bahkan sempat melonjak hingga 54 persen pada 20 Maret.
Sementara itu, distribusi Solar justru sedikit menurun menjadi 1.420 kiloliter per hari, meski sempat mencatat kenaikan tertinggi sebesar 20 persen pada 18 Maret.
Situasi ini menegaskan bahwa faktor psikologis publik dapat berdampak besar terhadap stabilitas distribusi energi. Pemerintah kini berpacu memastikan komunikasi yang lebih tepat agar kepanikan serupa tidak kembali terulang. (agr/rpi)
Load more