Ditelan Bencana, Ini Daftar 5 Desa di Aceh dan Sumut yang Hilang, Warga Segera Dipindahkan

Jakarta, tvOnenews.com - Bencana alam dahsyat berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra beberapa waktu lalu menyisakan duka mendalam sekaligus perubahan pada peta administratif Indonesia. 

Tercatat, sebanyak lima desa dilaporkan hilang total akibat terjangan bencana tersebut
.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membenarkan kabar hilangnya sejumlah desa di wilayah Aceh dan Sumatra Utara (Sumut) tersebut.

"Ini kan jumlahnya kan ada ada lima," ungkap Tito kepada wartawan pada Senin, 23 Maret 2026.

Mantan Kapolri tersebut kemudian merinci sebaran desa yang terdampak. Di Provinsi Aceh, terdapat tiga desa yang dinyatakan hilang di Kabupaten Gayo Lues, yaitu Desa Pasir, Desa Remukut, dan Desa Tinggi. 

Sementara itu, di Provinsi Sumatra Utara, dua desa di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) juga mengalami nasib serupa, yakni Desa Garoga dan Desa Tandihat.

"Kalau Sumbar Enggak ada desa yang hilang. Jadi lima desa ini ya. Ada ada lima desa di dua kabupaten ya, Gayo Lues sama Tapsel," jelas Tito.

Baca Juga

Pemerintah Tetap Percepat Penyaluran Bantuan Pemulihan Sumatera Sembari Menunggu Data Rampung, Tito Ungkap Rinciannya

Menanggapi kondisi desa yang sudah tidak mungkin dihuni kembali, Tito menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas secara administratif. 

Desa-desa yang secara fisik telah hilang tersebut akan dihapus dari daftar administrasi pemerintahan. Sebagai gantinya, pemerintah fokus pada upaya pemindahan penduduk ke lokasi yang lebih aman.

"Iya, yang desanya hilang ini sama sekali hilang ya, ya otomatis nanti kalau enggak bisa dibangunkan lagi dia dihilangkan status dalam status administrasinya. Orangnya akan direlokasi. Nah relokasi ini Pemda nyiapkan tanahnya, bangunannya akan disiapkan oleh Menteri PKP, seperti itu," tambah pria yang pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya tersebut.

Dalam skema relokasi ini, pemerintah daerah (Pemda) setempat bertugas menyediakan lahan baru bagi warga terdampak. 

Sementara itu, pembangunan hunian dan fasilitas pendukungnya akan ditangani langsung oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). 

Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat segera memberikan kepastian tempat tinggal bagi para penyintas bencana. (dpi)

Foe Peace Simbolon/VIVA