SMK IDN Bogor Sempat Bantah Sekolah Tak Berizin hingga Drop Out Siswanya

Tim kuasa hukum SMK IDN Salim Achmad, menegaskan bahwa siswa tersebut tidak dikeluarkan dari SMK IDN, tapi dari IDN Boarding School atau pesantren IDN.

Salim menjelaskan, somasi itu berawal dari keputusan SMK IDN Boarding School yang memberikan sanksi kepada salah seorang siswa yang melakukan pelanggaran kategori berat. 

Antara lain, merokok berulang kali, chat dengan perempuan mengarah pacaran, dan membuka situs porno.

Peraturan dan larangan di SMK IDN Boarding School itu, lanjut Salim, telah tercantum dalam tata tertib sekolah yang diketahui siswa dan orang tua pada awal masuk. 

Termasuk larangan pacaran, merokok lebih dari dua kali dianggap dianggap pelanggaran berat.

Untuk pelanggaran merokok, tambah Salim, siswa tersebut melakukannya saat program backpacker -- program kerja PKL SMK IDN di 11 negara, termasuk salah satunya adalah umroh. 

Baca Juga

Datangi Rumah Duka di Bekasi, Dedi Mulyadi Beri Santunan Rp50 Juta dan Janji Haru untuk Keluarga Korban Tragedi Tabrakan Kereta

Siswa tersebut kedapatan merokok ketika berada di Masjidil Haram, Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. 

"Dan ini yang menjadi pelanggaran berat yang dilakukan oleh si anak, sehingga makanya diberikan SP dan DO. Tapi DO-nya itu statusnya bukan DO SMK-nya. Jadi DO-nya di pesantren, kenapa DO-nya di Kepesantrenan? Karena dapodiknya masih terdaftar sebagai siswa SMK IDN, hanya dia dikembalikan kepada orang tuanya untuk belajar dari rumah," bebernya.

Kemudian, pihak sekolah mendapat somasi dari orang tua siswa yang di-DO, dan SMK IDN melapor ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi di Bogor untuk difasilitasi, dan menyatakan keputusan DO siswa tersebut tidak bisa dianulir.

"Nah suatu kali kita ketika dapat somasi kemudian kita lapor ke KCD, minta difasilitasi, ini kami fasilitasi, kami mediasi harusnya difasilitasi oleh KCD ini dan kami menyarankan bahwa bisa tidak dianulir DO ini, sebenarnya kita sih bisa bisa aja, wong dapodiknya nggak dicabut kok," katanya.

"Sebenarnya kita sih bisa bisa aja, wong dapodiknya enggak dicabut kok. Nah, akhirnya karena dapodiknya dicek sama KCD memang nggak dicabut, artinya dia masih terdaftar sebagai siswa. Tapi dari sisi kepesantrenan akhirnya kita akhiri juga. Diantaranya beberapa sanksi yang sebelumnya kita berikan kepada anak ini akhirnya kita anulir, diantaranya adalah boleh mengikuti ujian baik itu ujian kepesantrenan ataupun ujian SMK, kemudian mendapatkan rapotnya sesuai dengan yang semestinya," pungkasnya. (aag/muu)