Pakar: Indonesia Masih Dijajah Secara Digital, Bisa Mati Kutu Jika Layanan Asing Diblokir
- Rika Pangesti/tvOnenews
Jakarta, tvOnenews.com – Ketergantungan Indonesia terhadap layanan digital asing dinilai masih sangat tinggi.
Kondisi ini bahkan berpotensi membuat aktivitas digital nasional lumpuh jika layanan global yang selama ini digunakan masyarakat sewaktu-waktu dihentikan.
Pakar keamanan siber sekaligus Pendiri Forum Kemandirian Siber Indonesia (Formasi) Gildas Arvin Deograt Lumy menilai hampir seluruh aktivitas komunikasi digital masyarakat Indonesia saat ini masih bergantung pada platform luar negeri.
“Bagaimana dengan nasib kita seandainya produk dan layanan siber diembargo oleh pemerintah negara lain? Ya, mati kutu kita,” kata Gildas dalam acara Hari Kebudayaan Keamanan Indonesia (HKKI) 2026 di Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2026).
Ia mencontohkan layanan digital yang digunakan sehari-hari masyarakat Indonesia sebagian besar berasal dari perusahaan teknologi global.
“Email pakai apa? Gmail. Chattingan di kantor dengan keluarga pakai apa? Pakai WhatsApp. Gimana kalau WhatsApp dan Gmail dimatikan? Mati, kan? Seperti itulah kondisi kita yang sebenarnya,” ujarnya.
Menurut Gildas, jika dilihat secara tegas kondisi tersebut menunjukkan Indonesia masih berada dalam situasi ketergantungan yang kuat terhadap layanan digital asing.
“Oh iya, (dijajah secara digital). Kalau mau bicara hitam-putih apakah kita dijajah, ya kita dijajah. Dijajah dan dikuasai,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut harus segera direspons dengan langkah nyata untuk mengurangi ketergantungan terhadap layanan digital asing.
Salah satunya dengan mendorong pengembangan serta penggunaan platform digital dalam negeri.
“Banyak kok pilihan di dalam negeri,” kata Gildas.
Ia mencontohkan salah satu platform komunikasi yang dikembangkan di dalam negeri adalah Palapa, yang dirancang sebagai alternatif layanan pesan instan.
“Palapa. Cari di Play Store, di App Store,” ujarnya.
Namun, ia mengakui penggunaan platform dalam negeri masih terbatas karena masyarakat lebih memilih menggunakan layanan global yang sudah lebih dulu populer.
Karena itu, ia menilai perlu dorongan kuat agar masyarakat mulai beralih menggunakan layanan digital nasional.
“Jadi hidup adalah pilihan,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga mengingatkan bahwa ancaman siber terhadap Indonesia bukan sekadar potensi.
Load more