KPK Segel Kantor Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Usai OTT, Sejumlah Ruang Dinas Ikut Dipasang Segel
- TikTok/fadiaarafiq.official
Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel kantor Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (3/3/2026).
Penyegelan dilakukan di sejumlah ruangan strategis di lingkungan pemerintah daerah, termasuk ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) dan beberapa kepala dinas.
Langkah penyegelan tersebut dilakukan tak lama setelah Fadia dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di markas KPK.
Pintu Kantor Bupati Dipasang Segel Bertuliskan “Dalam Pengawasan KPK”
Pantauan di lokasi menunjukkan pintu kantor Bupati Pekalongan yang terpampang foto Fadia Arafiq di bagian atasnya telah dipasang segel resmi KPK. Dua daun pintu ruangan tersebut ditempeli kertas berwarna putih dan merah dengan tulisan tegas: “DALAM PENGAWASAN KPK”.
Pada segel itu juga terlihat logo KPK, tanggal 3-3-2026, serta tanda tangan penyidik. Penyegelan ini menandakan ruangan tersebut tidak boleh diakses tanpa izin penyidik karena menjadi bagian dari proses penegakan hukum.
Tak hanya ruang bupati, segel serupa juga terlihat terpasang di sejumlah ruang kepala dinas. Salah satunya adalah ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU Taru). Selain itu, ruang kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Pekalongan juga turut disegel.
Namun, ruang kerja Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, tidak terlihat dipasang segel oleh penyidik KPK.
Fadia Arafiq Dibawa ke Jakarta
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan penindakan di wilayah Pekalongan. Dalam operasi tersebut, sejumlah pihak diamankan, termasuk kepala daerah.
“Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, salah satunya bupati,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Selasa pagi.
Setelah diamankan, Fadia bersama pihak lain langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
“Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Budi.
Namun, KPK belum membeberkan secara rinci siapa saja pihak yang turut diamankan dalam OTT tersebut dan perkara dugaan tindak pidana korupsi apa yang sedang ditangani.
Wakil Bupati Mengaku Belum Tahu
Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, mengaku belum mengetahui adanya OTT di wilayahnya, termasuk penyegelan sejumlah ruangan di kantor pemerintahan daerah.
“Belum, belum. Kita cek dulu ya. Saya belum tahu,” kata Sukirman saat dimintai konfirmasi, Selasa siang.
Ia juga menyatakan belum menerima laporan resmi terkait penyegelan kantor kepala dinas maupun ruang Sekda.
“Belum, belum ada laporan. Infonya apa, belum ada,” tambahnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan informasi terkait OTT dan penyegelan masih terbatas di internal pemerintah daerah setempat.
KPK Punya Waktu 1x24 Jam Tentukan Status Hukum
Sesuai ketentuan hukum acara, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam OTT. Saat ini, mereka masih berstatus sebagai terperiksa.
Dalam rentang waktu tersebut, penyidik akan melakukan pemeriksaan intensif untuk menentukan apakah pihak yang diamankan akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.
Penyegelan sejumlah ruangan di kantor Bupati Pekalongan dan dinas terkait diduga bertujuan untuk mengamankan dokumen serta barang bukti yang relevan dengan perkara yang sedang diselidiki.
Menunggu Penjelasan Resmi Perkara
Hingga saat ini, KPK belum mengungkap detail kasus dugaan korupsi yang menjadi dasar dilakukannya OTT. Publik masih menunggu konferensi pers resmi dari lembaga antirasuah tersebut untuk mengetahui konstruksi perkara, nilai dugaan kerugian negara, serta pihak-pihak yang terlibat.
Langkah penyegelan kantor kepala daerah menjadi sinyal kuat bahwa penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk penelusuran dokumen dan aliran dana yang diduga berkaitan dengan perkara.
Perkembangan kasus ini diperkirakan akan terus bergulir dalam beberapa hari ke depan, seiring dengan penentuan status hukum para pihak yang diamankan. (nsp)
Load more