Demo di Mabes Polri Menguat: Massa Desak Polisi Bongkar Teror terhadap Ketua BEM UGM

Jakarta, tvOnenews.com – Aksi demonstrasi kembali bergulir di depan Mabes Polri, Jumat (27/2/2026). Massa yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda & Pelajar ber-Gerak (SPPG) mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan teror dan intimidasi terhadap Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto.

Sekitar 50 orang peserta aksi turun ke jalan dengan mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol perlawanan. Selain Mabes Polri, titik aksi juga dilakukan di kawasan Patung Kuda Indosat, Jakarta Pusat. Massa menyebut aksi ini sebagai bentuk tekanan moral agar negara tidak abai terhadap keresahan publik, khususnya ketika kebebasan berekspresi mahasiswa dinilai terancam.

Koordinator Lapangan aksi, Faisal, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan sikap konstitusional warga negara dalam menyuarakan keadilan. Menurutnya, suara publik tidak boleh diabaikan, terlebih ketika menyangkut dugaan intimidasi terhadap aktivis mahasiswa.

“Suara rakyat adalah kekuatan perubahan. Kami hadir untuk memastikan negara tidak menutup mata terhadap keresahan warganya,” ujar Faisal dalam orasinya.

Isu utama yang diangkat dalam aksi ini adalah tuntutan agar kepolisian bertindak tegas, profesional, dan transparan dalam mengusut dugaan teror terhadap Tiyo Ardianto. Massa menilai segala bentuk intimidasi, baik fisik maupun psikis, tidak boleh dibiarkan tumbuh di ruang demokrasi yang terbuka.

Menurut peserta aksi, kritik yang disampaikan Tiyo sebagai Ketua BEM UGM terhadap kebijakan publik merupakan hak konstitusional yang dijamin undang-undang. Oleh karena itu, mereka menolak keras jika kritik tersebut justru dibalas dengan ancaman atau tekanan.

Baca Juga

Pernyataan Saiful Mujani Disorot, Laporan ke Bareskrim Jadi Pengingat Pentingnya Ruang Diskursus yang Sehat

“Stop memelihara iklim ketakutan. Siapapun pelakunya harus ditindak tanpa pandang bulu,” demikian salah satu poin tuntutan yang disuarakan massa.

Dalam orasinya, massa juga menyinggung surat terbuka BEM UGM kepada UNICEF tertanggal 6 Februari 2026. Surat tersebut merupakan respons atas meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang diduga mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli alat tulis dengan harga kurang dari Rp10 ribu.

Tragedi tersebut dinilai sebagai potret buram kegagalan negara dalam menjamin hak dasar anak, terutama akses pendidikan. Massa menilai, peristiwa itu bertolak belakang dengan berbagai klaim keberhasilan pemerintah yang kerap disampaikan dalam bentuk statistik.

“Terlalu banyak angka keberhasilan, tapi realitas di lapangan justru menunjukkan masih lebarnya jurang ketimpangan,” ucap salah satu orator, mengutip substansi kritik yang pernah disampaikan Tiyo.

SPPG menilai kritik tersebut seharusnya dijawab dengan evaluasi kebijakan, bukan intimidasi. Mereka menyebut, dugaan teror terhadap Ketua BEM UGM justru memperkuat kekhawatiran publik bahwa ruang kritik semakin menyempit.

Selain isu teror, massa aksi di depan Mabes Polri juga menyoroti keterlibatan aparat kepolisian dalam aspek operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai, keterlibatan tersebut berpotensi menggeser fokus utama tugas kepolisian.

Massa menegaskan bahwa tugas pokok Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani warga negara. Keterlibatan yang terlalu jauh dalam urusan operasional-logistik dinilai berisiko mengganggu fungsi tersebut.

“Polri harus tetap fokus pada pemberantasan kejahatan dan penegakan hukum. Jangan sampai energi aparat tersedot ke urusan di luar tugas utamanya,” tegas orator.

Menurut mereka, apabila fokus kepolisian terpecah, maka penanganan isu strategis seperti kejahatan jalanan, narkotika, perdagangan orang, hingga kejahatan siber berpotensi tidak optimal.

Tak hanya itu, massa juga menyuarakan penolakan terhadap Program MBG yang dinilai menyisakan banyak persoalan tata kelola dan tidak menyentuh akar masalah kesejahteraan rakyat. Kritik serupa disampaikan terhadap rencana impor 105.000 unit kendaraan pick-up untuk Program Koperasi Desa Merah Putih.

Massa menilai kebijakan impor tersebut berpotensi merugikan industri otomotif nasional serta memperparah kondisi ketenagakerjaan di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja. Menurut mereka, perbedaan harga seharusnya bisa diselesaikan melalui dialog dan negosiasi dengan produsen dalam negeri.

“Di saat buruh menghadapi ketidakpastian, negara justru membuka keran impor,” bunyi salah satu naskah orasi.

Aksi juga menyinggung penolakan terhadap rencana Indonesia menjadi anggota permanen Board of Peace (BoP) dengan iuran Rp17 triliun. Massa menilai dana sebesar itu lebih mendesak dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.

Meski membawa banyak isu, massa menegaskan bahwa fokus utama aksi di Mabes Polri adalah penegakan hukum atas dugaan teror terhadap Ketua BEM UGM. Mereka meminta kepolisian segera membuka proses penyelidikan secara transparan demi menjaga kepercayaan publik.

SPPG memastikan aksi berlangsung damai dan mengajak mahasiswa, buruh, serta masyarakat sipil untuk terus bersuara secara konstitusional.

“Ketika rakyat diam, ketidakadilan tumbuh dalam senyap. Karena itu kami memilih bergerak,” tutup pernyataan massa. (nsp)