Demo di Mabes Polri Menguat: Massa Desak Polisi Bongkar Teror terhadap Ketua BEM UGM

“Terlalu banyak angka keberhasilan, tapi realitas di lapangan justru menunjukkan masih lebarnya jurang ketimpangan,” ucap salah satu orator, mengutip substansi kritik yang pernah disampaikan Tiyo.

SPPG menilai kritik tersebut seharusnya dijawab dengan evaluasi kebijakan, bukan intimidasi. Mereka menyebut, dugaan teror terhadap Ketua BEM UGM justru memperkuat kekhawatiran publik bahwa ruang kritik semakin menyempit.

Selain isu teror, massa aksi di depan Mabes Polri juga menyoroti keterlibatan aparat kepolisian dalam aspek operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai, keterlibatan tersebut berpotensi menggeser fokus utama tugas kepolisian.

Massa menegaskan bahwa tugas pokok Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani warga negara. Keterlibatan yang terlalu jauh dalam urusan operasional-logistik dinilai berisiko mengganggu fungsi tersebut.

“Polri harus tetap fokus pada pemberantasan kejahatan dan penegakan hukum. Jangan sampai energi aparat tersedot ke urusan di luar tugas utamanya,” tegas orator.

Menurut mereka, apabila fokus kepolisian terpecah, maka penanganan isu strategis seperti kejahatan jalanan, narkotika, perdagangan orang, hingga kejahatan siber berpotensi tidak optimal.

Baca Juga

Ketua BEM UGM Desak Pencopotan Kapolri, Rampai Nusantara: Ini Bukan Lagi Gerakan Moral

Tak hanya itu, massa juga menyuarakan penolakan terhadap Program MBG yang dinilai menyisakan banyak persoalan tata kelola dan tidak menyentuh akar masalah kesejahteraan rakyat. Kritik serupa disampaikan terhadap rencana impor 105.000 unit kendaraan pick-up untuk Program Koperasi Desa Merah Putih.

Massa menilai kebijakan impor tersebut berpotensi merugikan industri otomotif nasional serta memperparah kondisi ketenagakerjaan di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja. Menurut mereka, perbedaan harga seharusnya bisa diselesaikan melalui dialog dan negosiasi dengan produsen dalam negeri.

“Di saat buruh menghadapi ketidakpastian, negara justru membuka keran impor,” bunyi salah satu naskah orasi.

Aksi juga menyinggung penolakan terhadap rencana Indonesia menjadi anggota permanen Board of Peace (BoP) dengan iuran Rp17 triliun. Massa menilai dana sebesar itu lebih mendesak dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.

Meski membawa banyak isu, massa menegaskan bahwa fokus utama aksi di Mabes Polri adalah penegakan hukum atas dugaan teror terhadap Ketua BEM UGM. Mereka meminta kepolisian segera membuka proses penyelidikan secara transparan demi menjaga kepercayaan publik.