Ketua BEM UGM Mengaku Diteror, Habiburokhman: Pendukung Prabowo Juga Kena, Segera Lapor Polisi!

“Kami perlu waspada ada pihak ketiga yang ingin mengadu domba bangsa. Situasi seperti ini bisa dimanfaatkan oleh mereka yang ingin memancing di air keruh,” katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kasus dugaan teror tidak boleh ditarik ke dalam polarisasi politik, melainkan harus diproses sebagai persoalan hukum murni.

DPR Ingatkan Bahaya Intimidasi terhadap Aktivisme Mahasiswa

Kasus yang menimpa pimpinan mahasiswa Universitas Gadjah Mada itu juga memunculkan kekhawatiran lebih luas terkait iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat di kalangan kampus.

Komisi yang membidangi penegakan hukum mengingatkan bahwa segala bentuk ancaman, baik fisik maupun digital, tidak boleh dinormalisasi. Jika dibiarkan, tindakan seperti itu berpotensi menciptakan rasa takut di ruang akademik yang seharusnya menjadi tempat pertukaran gagasan secara bebas.

Lembaga legislatif menilai negara harus hadir memastikan bahwa mahasiswa, aktivis, maupun masyarakat sipil dapat menyampaikan pendapat tanpa tekanan.

Baca Juga

Maraknya Penjualan Tramadol, Komisi III DPR Tegas Minta Polisi Usut

Kronologi Teror: Pesan Asing hingga Dugaan Penguntitan

Berdasarkan pengakuan korban, teror pertama kali diterima pada 9 Februari 2026. Ia mengaku mendapatkan pesan dari sekitar enam nomor luar negeri dengan isi yang mengandung ancaman serius.

Pesan-pesan tersebut tidak hanya bernada intimidatif, tetapi juga menyebut kemungkinan tindakan kriminal seperti penculikan. Selain itu, terdapat ancaman penyebaran informasi pribadi yang dinilai sebagai bentuk tekanan psikologis.

Dua hari setelahnya, korban merasa diikuti oleh seseorang tak dikenal ketika berada di ruang publik. Sosok tersebut disebut sempat memantau dari kejauhan dan mengambil foto sebelum menghilang saat didekati.

Rangkaian kejadian itu memperkuat dugaan bahwa ancaman tidak hanya bersifat digital, tetapi juga memiliki dimensi fisik yang berpotensi membahayakan.

Seruan Agar Aparat Bertindak Cepat dan Transparan

Kalangan parlemen menilai aparat penegak hukum harus bergerak cepat apabila laporan telah dibuat, termasuk menelusuri jejak digital, asal nomor asing, serta kemungkinan jaringan yang terlibat.

Penanganan transparan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan tidak ada spekulasi liar yang berkembang di tengah masyarakat.

Selain itu, langkah hukum yang tegas diharapkan menjadi pesan kuat bahwa intimidasi terhadap siapa pun—baik mahasiswa, aktivis, maupun kelompok masyarakat lain—tidak akan ditoleransi dalam negara hukum.