Pelaku Usaha dan FPBM Sampaikan Usulan Cukai dalam Rakor Pamekasan

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar rapat koordinasi dengan pengusaha rokok lokal dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Jumat (20/2/2026) malam. Pertemuan yang berlangsung di Peringgitan Dalam Rumah Dinas Bupati itu membahas aspirasi pelaku usaha dan perwakilan petani tembakau terkait kebijakan cukai.

Rakor dipimpin Bupati Pamekasan Kholilurrahman dan dihadiri sejumlah pejabat daerah, aparat penegak hukum, serta perwakilan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura. Agenda utama pertemuan menyoroti keberlanjutan industri hasil tembakau skala lokal di tengah dinamika tarif cukai nasional.

Perwakilan Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM), Holili, menyampaikan perlunya kebijakan yang dinilai lebih akomodatif bagi industri kecil dan menengah. Menurut dia, struktur tarif dan klasifikasi produk berpengaruh langsung terhadap daya saing pabrikan lokal.

“Kami berharap ada formulasi kebijakan yang memperhatikan kondisi industri rokok lokal dan dampaknya terhadap tenaga kerja,” ujar Holili dalam forum tersebut.

Salah satu poin yang disorot adalah usulan penguatan klasifikasi Sigaret Kretek Mesin Tangan (SKMT). Holili merujuk ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 mengenai definisi Sigaret Kretek Mesin (SKM), yakni sigaret campuran tembakau dan cengkih yang proses produksinya menggunakan mesin, baik seluruhnya maupun sebagian.

Dalam diskusi, FPBM mengusulkan agar SKMT mendapat skema perlakuan cukai tersendiri. Skema itu diharapkan memberi ruang harga yang lebih kompetitif sehingga pabrikan lokal tetap dapat beroperasi.

“Alternatif yang kami dorong adalah adanya pengaturan tarif yang lebih terjangkau untuk SKMT agar industri kecil tetap bertahan,” kata Holili.

Selain isu cukai, perwakilan FPBM juga menyinggung kebijakan subsidi pupuk. Holili menyebut komoditas tembakau belum termasuk dalam daftar komoditas penerima subsidi pupuk nasional. Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi tantangan tambahan bagi petani tembakau di Madura.

“Padahal tembakau merupakan komoditas penting bagi ekonomi masyarakat Madura,” ujarnya.

Pemerintah daerah menyatakan rakor menjadi ruang komunikasi antara pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, regulator, dan aparat terkait. Pertemuan itu diharapkan menghasilkan masukan konstruktif untuk disampaikan ke pemerintah pusat, terutama menyangkut kebijakan yang berdampak pada industri hasil tembakau dan sektor pertanian tembakau.