Tingkat Kepuasan Warga Terhadap Gubernur Jabar KDM Capai 95,5 Persen, Indikator: Jarang Sekali Ada Kepala Daerah Seperti Ini
- tvOnenews.com/Taufik Hidayat
Bandung, tvOnenews.com - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasilnya, tingkat persetujuan (approval rating) terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menembus angka 95,5 persen.
Survei dilakukan secara tatap muka pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026 dengan responden warga Jawa Barat. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia menyebut angka tersebut tergolong sangat tinggi, bahkan mendekati rekor nasional untuk kepala daerah.
“Approval rating 95,5 persen ini sangat tinggi. Bahkan naik dibandingkan hasil survei 100 hari pertama setelah pelantikan pada Mei 2025 lalu. Dengan basis yang sudah sangat tinggi, kenaikan ini tentu tidak mudah,” kata Founder dan Peneliti utama indikator Politik Indonesia, Prof Burhanuddin Muhtadi, di Bandung, Senin (16/2/2026).
Burhanuddin mengatakan, meski kepuasan terhadap KDM sangat tinggi, terdapat selisih signifikan dengan tingkat kepuasan terhadap Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan.
Mayoritas publik memang menyatakan puas terhadap kinerja wakil gubernur, namun angkanya berada di atas 50 persen dengan selisih sekitar 40 persen dibanding gubernur.
“Ini menjadi catatan karena ada jaraknya yang cukup tajam antara kepuasan terhadap gubernur dan wakil gubernur,” jelasnya.
Secara umum, kata Burhanuddin tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat berada di angka rata-rata 71 persen. Dari 23 variabel yang diuji, seluruhnya mengalami kenaikan dibanding survei 100 hari pertama.
Beberapa sektor yang paling banyak menopang kepuasan publik, antara lain Penyediaan listrik, Pendidikan, Kesehatan, Kualitas infrastruktur dan eningkatan jumlah dan kondisi jalan.
"Di sektor-sektor tersebut, tingkat kepuasan berada di kisaran 80 hingga 90 persen," katanya.
Namun, kata Burhanuddin, sektor ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah. Beberapa indikator ekonomi mencatat tingkat kepuasan di bawah 60 persen. Bahkan, pada aspek akses peningkatan permodalan, tingkat kepuasan berada di bawah 50 persen.
“Isu ekonomi perlu menjadi perhatian serius, apalagi di tengah kebijakan efisiensi dan pemotongan transfer ke daerah yang berdampak pada ruang fiskal pemerintah daerah,” katanya.
Dengan angka kepuasan yang sangat tinggi, Indikator mengingatkan adanya potensi efek partisan yang bisa mengaburkan penilaian objektif publik.
Load more