Respons Keluhan Guru Madrasah, DPR: Ada ABT Rp27 Triliun untuk Infrastruktur Sekolah

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati merespons keluhan guru madrasah dan pesantren yang mengadu soal kesejahteraan hingga minimnya fasilitas pendidikan.

Dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, para guru menyampaikan lima tuntutan, mulai dari afirmasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga pemerataan infrastruktur sekolah.

Menanggapi hal itu, Sari menegaskan bahwa persoalan tersebut sebenarnya bukan hal baru di DPR dan sudah dibahas dalam berbagai forum.

“Jadi bahwa tuntutan yang lima ini tuh bukan juga yang baru didengar, bukan hal yang asing. Kita sudah tahu juga persoalannya dan semuanya juga sudah dibahas ya. Contoh, tadi soal afirmasi diangkatnya P3K, ternyata panjanya juga sudah ada, sudah ada keputusan,” ucap Sari, Rabu (11/2/2026).

Ia juga menyinggung soal kebutuhan infrastruktur sekolah dan madrasah yang selama ini dikeluhkan para guru.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp27 triliun, yang salah satunya akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur pendidikan.

Baca Juga

DPR RI Dorong Kemandirian Industri Pertahanan Dalam Negeri

“Soal infrastruktur sekolah, itu nanti ada ABT Rp27 Triliun ya, antara lain untuk membiayai itu,” ujarnya.

Sari menegaskan madrasah dan pesantren bukan isu asing baginya. Ia mengaku daerah pemilihannya di NTB juga banyak terdapat pesantren dan madrasah.

“Jadi buat saya, madrasah pesantren itu bukan asing. Dapil saya, dapil NTB (Nusa Tenggara Barat) 2, itu juga banyak sekali pesantren dan madrasahnya, pak. Dan saya sendiri pak, saya pernah madrasah kelas 1-3 SD. Ketika saya pindah rumah tidak diteruskan,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan tidak bisa dilakukan secara instan.

“Buat kami, kita semua sepakat lah. Cuman memang, kita perlu waktu iya, kita perlu berproses iya, tidak seperti makan cabe ya. Dimakan langsung pedes,” ucapnya.

Sari menegaskan kehadiran pimpinan DPR dalam pertemuan tersebut menjadi bukti keseriusan lembaga legislatif dalam mengawal tuntutan guru madrasah dan pesantren.

“Tetapi pertama, dengan hadirnya kita di sini itu kan sudah menandakan keseriusan kita dari DPR pak. Kita hadir di sini nih bukan tidak ada risiko pak, tetapi kita berani hadir di sini artinya kita berani menjadi penjamin proses awal untuk tuntutan ibu bapak sekalian,” tegasnya.

Sebelumnya, Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia menyampaikan lima tuntutan tersebut saat menghadiri audiensi bersama pimpinan DPR RI dan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (11/2/2026). 

Adapun audiensi itu membahas tentang kesejahteraan guru madrasah. Wakil Ketua Umum PGM Indonesia, Ahmad Sujaenudin memaparkan lima tuntutannya.

Pertama, memohon dorongan dari pimpinan DPR RI untuk bisa mendorong Presiden RI Prabowo Subianto menggunakan kebijakan dan kekuasaannya agar guru madrasah swasta tidak didiskriminasi dalam perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut dia, hal ini bisa lewat proses afirmasi kepada guru-guru madrasah.

Misalnya, kata dia, dengan program inpassing, penyetaraan jabatan, pangkat dan golongan bagi PNS ke dalam jabatan fungsional atau bagi guru non-ASN atau swasta agar setara dengan guru PNS.

Kedua, memohon agar guru madrasah swasta yang bisa diangkat P3K maupun negeri bisa diterima di sekolah asalnya. Menurut dia, hal ini bisa dilakukan melalui revisi Undang-Undang tentang ASN atau bahkan mengeluarkan Perppu.

Ketiga, memohon agar batasan usia perekrutan ASN yang semula hanya 35 tahun ditambah menjadi 40 tahun. Pasalnya, Ahmad menyebut banyak guru-guru madrasah yang sudah melampaui batasan usia itu.

Keempat, mendukung Panja di DPR RI serta Kementerian Agama yang sedang berjuang untuk menyejahterakan guru madrasah.

"Ini kami dorong. Tapi jangan lama-lama ya, Pak. Mohon jangan lama-lama," katanya.

Kelima, memohon adanya kejelasan gaji. Apabila gajinya jelas, menurut dia, kemungkinan tidak akan ada aksi demonstrasi, protes bahkan menuntut untuk status PPPK.

Di samping tuntutan itu, Ahmad menyebut guru madrasah selalu ikhlas dalam mendidik siswa-siswinya sejak dulu. Akan tetapi, saat ini guru madrasah resah karena gaji dan tunjangannya telat dibayarkan. (rpi/iwh)