Respons Keluhan Guru Madrasah, DPR: Ada ABT Rp27 Triliun untuk Infrastruktur Sekolah

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati merespons keluhan guru madrasah dan pesantren yang mengadu soal kesejahteraan hingga minimnya fasilitas pendidikan.

Dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, para guru menyampaikan lima tuntutan, mulai dari afirmasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga pemerataan infrastruktur sekolah.

Menanggapi hal itu, Sari menegaskan bahwa persoalan tersebut sebenarnya bukan hal baru di DPR dan sudah dibahas dalam berbagai forum.

“Jadi bahwa tuntutan yang lima ini tuh bukan juga yang baru didengar, bukan hal yang asing. Kita sudah tahu juga persoalannya dan semuanya juga sudah dibahas ya. Contoh, tadi soal afirmasi diangkatnya P3K, ternyata panjanya juga sudah ada, sudah ada keputusan,” ucap Sari, Rabu (11/2/2026).

Ia juga menyinggung soal kebutuhan infrastruktur sekolah dan madrasah yang selama ini dikeluhkan para guru.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp27 triliun, yang salah satunya akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur pendidikan.

Baca Juga

DPR RI Dorong Kemandirian Industri Pertahanan Dalam Negeri

“Soal infrastruktur sekolah, itu nanti ada ABT Rp27 Triliun ya, antara lain untuk membiayai itu,” ujarnya.

Sari menegaskan madrasah dan pesantren bukan isu asing baginya. Ia mengaku daerah pemilihannya di NTB juga banyak terdapat pesantren dan madrasah.

“Jadi buat saya, madrasah pesantren itu bukan asing. Dapil saya, dapil NTB (Nusa Tenggara Barat) 2, itu juga banyak sekali pesantren dan madrasahnya, pak. Dan saya sendiri pak, saya pernah madrasah kelas 1-3 SD. Ketika saya pindah rumah tidak diteruskan,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan tidak bisa dilakukan secara instan.

“Buat kami, kita semua sepakat lah. Cuman memang, kita perlu waktu iya, kita perlu berproses iya, tidak seperti makan cabe ya. Dimakan langsung pedes,” ucapnya.

Sari menegaskan kehadiran pimpinan DPR dalam pertemuan tersebut menjadi bukti keseriusan lembaga legislatif dalam mengawal tuntutan guru madrasah dan pesantren.

“Tetapi pertama, dengan hadirnya kita di sini itu kan sudah menandakan keseriusan kita dari DPR pak. Kita hadir di sini nih bukan tidak ada risiko pak, tetapi kita berani hadir di sini artinya kita berani menjadi penjamin proses awal untuk tuntutan ibu bapak sekalian,” tegasnya.