Soal Tragedi Anak SD di Ngada NTT, PMKRI: Tamparan Keras bagi Negara

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Periode 2024–2026, Susana Florika Marianti Kandaimu menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi memilukan yang menimpa seorang siswa SD kelas IV Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Anak berinisial YBS (10) tersebut ditemukan meninggal dunia setelah diduga mengakhiri hidupnya pada akhir Januari lalu.

Peristiwa ini mengejutkan publik karena dipicu oleh persoalan yang sangat mendasar, yakni ketidakmampuan keluarga korban memenuhi kebutuhan sekolah berupa buku dan pena dengan nilai kurang dari Rp10 ribu.

“Peristiwa ini bukan sekadar tragedi pribadi atau keluarga, tetapi merupakan tamparan keras bagi negara dalam menjamin hak dasar anak atas pendidikan dan perlindungan,” kata Susana, kepada wartawan, Minggu (8/2).

Ia menilai, kasus ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam perlindungan anak, terutama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan mampu mendukung tumbuh kembang anak secara utuh, baik secara fisik maupun psikologis.

Susana juga, mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Baca Juga

Ketua Pemuda NTT Beri Peringatan ke Masyarakat, Serukan Mayday Damai Tanpa Provokasi

Mentri Pendidikan Dasar dan Menengah,

dan Hak Asasi Manusia untuk mendorong serta menghadirkan program-program yang benar-benar berpihak pada kepentingan anak. Program tersebut dinilai penting, khususnya dalam memperkuat perlindungan anak di lingkungan layanan pendidikan.

Selain itu, Susana menekankan urgensi perumusan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan kesehatan mental anak, agar sekolah tidak hanya menjadi ruang belajar akademik, tetapi juga ruang aman bagi kesejahteraan psikologis anak bangsa.

"Tragedi kematian anak SD di Ngada menjadi momentum refleksi nasional untuk memperkuat kebijakan pendidikan, memperluas akses bantuan sosial yang tepat sasaran, serta membangun sistem perlindungan anak yang holistik dan berkeadilan di seluruh Indonesia, agar peristiwa serupa tidak kembali terulang," tegasnya.