Wamen HAM Berkomentar Terkait Insiden Anak SD Akhiri Hidup Karena Tak Mampu Beli Alat Tulis di NTT

Jakarta, tvOnenews.com - Insiden anak SD berinisial YBH (10) di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mengakhiri hidup karena tak mampu membeli alat tulis, dinilai sebagai bukti negara belum sepenuhnya hadir menjamin hak anak atas pendidikan dan hidup layak.

Menyikapi hal ini, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI (Wamen HAM RI), Mugiyanto Sipin lontarkan komentarnya. Kata dia, peristiwa tersebut sebagai wake up call keras bagi pemerintah di seluruh tingkatan agar tidak abai terhadap warga miskin ekstrem.

“Ini wake up call untuk semua pihak, baik masyarakat, utamanya pemerintah di semua level. Ini “wake up call” bagi pemerintah dan negara untuk lebih hadir di rumah-rumah setiap warga negara," tutur Mugiyanto kepada tvOnenews.com, Jumat (6/2/2026).

Menurut Mugiyanto, negara seharusnya hadir lebih awal, bahkan sebelum tragedi terjadi, dengan memastikan pemenuhan hak dasar anak hingga ke tingkat keluarga.

“Utamanya bagi pemerintah untuk hadir sampai ke pelosok desa, bahkan tingkatan keluarga,” ujarnya.

Ia menegaskan, kematian YBH bukan sekadar peristiwa personal, melainkan alarm kegagalan sistem perlindungan hak anak, terutama hak atas pendidikan dan kehidupan layak.

Baca Juga

Usai Kritik Pemerintah soal Kasus Anak NTT, Ketua BEM UGM Diteror dan Dituding Agen Asing, DPR: Praktik Pembungkaman

“Negara harus hadir untuk memastikan hak atas hidup yang layak terpenuhi, hak atas pendidikan terpenuhi, dan hak atas kesehatan, perumahan dan pekerjaan,” tegas Mugiyanto.

Mugiyanto mengungkapkan, keluarga YBH hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Anak tersebut diasuh seorang ibu tunggal bersama lima anak lainnya.

“Keluarga YBH (10) adalah salah satu contoh keluarga dalam kemiskinan ekstrem,” katanya.

Kondisi itu, lanjut Mugiyanto, menunjukkan masih adanya warga yang luput dari jangkauan program negara. Padahal kemiskinan ekstrem menjadi perhatian utama pemerintah.

Ia menegaskan, tragedi ini justru memperlihatkan urgensi program-program pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan.

“Ini adalah alasan mendasar mengapa Presiden Prabowo bekerja mati-matian, bahkan dengan bahasa ‘mewakafkan hidupnya’ untuk menjalankan program guna memutus rantai kemiskinan ekstrim,” ujarnya.

Program seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, hingga Cek Kesehatan Gratis, disebut Mugiyanto dirancang agar anak-anak dari keluarga miskin tidak lagi kehilangan masa depan hanya karena faktor ekonomi.

“Pemerintah sedang bekerja keras mengentaskan anak-anak dari belenggu kemiskinan, dan pada saat yang sama juga harus memastikan tidak boleh terjadi lagi peristiwa-peristiwa seperti yang dialami anak kita YBH,” tegasnya.

Ia menilai, tragedi YBH harus menjadi titik balik bagi negara untuk lebih serius mengawasi kondisi warga miskin ekstrem agar tidak ada lagi anak yang kehilangan haknya.

“Ini penting agar pengorbanan anak kita YBH tidak sia-sia,” katanya.

Terkait penanganan kasus tersebut, Mugiyanto memastikan Kementerian HAM telah turun langsung ke lokasi melalui Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT.

“KemenHAM melalui Kanwil Kementerian HAM NTT telah turun lapangan, mengunjungi dan membersamai keluarga yang sedang berduka,” ujarnya.

Ia menegaskan, Kementerian HAM akan bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memetakan persoalan warga miskin ekstrem agar tragedi serupa tidak terulang.

“Hidup layak dengan rumah layak huni, anak-anak bisa sekolah, bila sakit bisa berobat, dan mendapatkan pekerjaan adalah HAM,” tandasnya. (rpi/aag)