PSN Food Estate di Merauke Berimbas Pemrcepatan Pembangunan Infrastruktur dan Lapangan Kerja Baru

Jakarta, tvOnenews.com - Proyek food estate yang berlangsung di Merauke, Papua Selatan dinilai memiliki peran strategis dalam memeperkuat ketahanan pangan nasional termasuk motor pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

Tak hany itu, proyek strategis nasional (PSN) tersebut dicanangkan agar berdampak pembukana lapangan kerja di wilayah Timur Indonesia selain swasembada panagan.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sualaiman mengatakan keberadaan proyek food estate akan memicu pembangunan berbagai akses dasar yang dibutuhkan masyarakat mulai dari jalan, pelabuhan, hingga bandara.

“Oh itu pasti. Itu jalan dibangun, kemudian infrastruktur pelabuhan, bahkan bandara,” kata Amran kepad awak media, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Amran menuturkan dari sisi sosial dan ekonomi proyek food estate di Papua Selatan juga dinilai membawa dampak positif bagi masyarakat lokal. 

Menurutnya pemerintah telah menyalurkan ratusan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang seluruhnya menjadi milik masyarakat setempat dan digunakan untuk mengelola lahan pertanian secara mandiri.

Baca Juga

Kemhan Ingatkan Ancaman Siber di Indonesia Sudah Terjadi, Sasar Bank hingga Infrastruktur

Tak hanya itu, pemerintah juga membentuk Brigade Pangan yang seluruh anggotanya berasal dari masyarakat lokal dengan harapkan mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian.

“Kami bentuk namanya Brigade Pangan. Brigade Pangan ini itu dari masyarakat setempat. Bayangkan saja kalau 300 alat, berarti itu ribuan orang,” ungkapnya.

Diketahui, pembangunan food estate yang mencakup kegiatan cetak sawah, pengembangan tebu, serta optimalisasi lahan di Merauke itu menrupakan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Pertanian Kementan), dan pihak swasta yakni Jhonlin Group. 

Pembangunan food estate tersebut menunjukkan perkembangan yang signifikan meskimasih terdapat sejumlah pihak yang menyuarakan kritik dan mempertanyakan keterlibatan swasta  itu.

Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum Jhonlin Group, Junaidi Tirtanata menegaskan pihaknya sepenuhnya menjalankan penugasan negara untuk mendukung proyek strategis nasional demi tercapainya swasembada pangan yang berkelanjutan.

“Kami sepenuhnya menjalankan penugasan dari negara untuk mendukung proyek strategis nasional demi tercapainya swasembada pangan yang permanen. Kita tidak berhitung untung rugi. Jadi tidak betul kita mengajukan tagihan sampai Rp7 triliun kepada negara seperti diberikan sebuah media. Kita menyadari betul penggunaan APBN itu ada aturan mainnya. Kita dikesankan seolah-olah mengatur sana sini. Tidak mungkin itu. Sekali lagi kita akan tetap jalan menuntaskan proyek yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo ini,” kata Junaidi.